Palembang, 17 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan kerja Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Tugas dan Fungsi Kerja Sama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, identifikasi, dan diskusi teknis terkait fasilitasi kerja sama antarinstansi di daerah.
Tim Kemenko dipimpin oleh Robiana Surya Jatmiko, Analis Kebijakan Madya, bersama anggota tim dan disambut langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, serta Zainul Arifin dan Habibullah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.
Usai pertemuan di Kanwil, Tim Kemenko bersama perwakilan Kanwil Kemenkum Sumsel melanjutkan kunjungan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum, Dedi Harapan, di ruang rapat Biro Hukum.
Pertemuan berjalan dalam suasana terbuka dan konstruktif, dengan pembahasan terkait pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan instansi vertikal, termasuk dukungan terhadap penyusunan regulasi daerah, fasilitasi perjanjian kerja sama, serta pembinaan hukum di wilayah provinsi.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasinya atas langkah strategis yang dilakukan Kemenko.
“Kami menyambut baik upaya koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko melalui sinergi ini, kita dapat memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam bidang hukum dan HAM, sekaligus memastikan pelaksanaan kerja sama di daerah berjalan efektif dan sesuai arah kebijakan nasional. Kanwil Kemenkum Sumsel siap menjadi jembatan koordinasi untuk memastikan kerja sama antar lembaga di Sumatera Selatan berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Maju Amintas Siburian.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat tata kelola kerja sama di bidang hukum dan pemerintahan menuju birokrasi yang semakin adaptif dan sinergis.
