Palembang – Menjelang kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia ke Sumatera Selatan, Kanwil Kemenkum Sumsel melakukan koordinasi strategis dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan, pada Kamis (17/7).
Koordinasi dilakukan langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, bersama Tim Humas. Mega Nugraha selaku Sekretaris Disbudpar Sumsel menyambut langsung kegiatan koordinasi tersebut dan dilanjutkan dengan rencana penyambutan Menteri Hukum RI pada 28 Juli 2025 mendatang.
Disbudpar menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapannya memfasilitasi kehadiran Putra Putri Sriwijaya saat penyambutan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, serta menyajikan tari sambut daerah saat pembukaan kegiatan di Griya Agung.
Selanjutnya, Bulan beserta tim melanjutkan koordinasi ke Diskominfo Sumsel dan diterima oleh Sekretaris Diskominfo Sumsel, Deswan Ahsani. Dalam rapat tersebut, Diskominfo menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan teknis acara seperti perangkat live streaming (komputer, kamera, dan perangkat pendukung lainnya), layar LED, sound system, jaringan internet untuk 1000 audiens, serta materi visual seperti backdrop, doorstop, bumper sambutan, dan backsound. Diskominfo juga akan menyiapkan operator teknis dan berkoordinasi dengan Pusdatin Kemenkum untuk pelaksanaan teknis dan gladi bersih sehari sebelum acara.
Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling, menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari kedua instansi tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi respon cepat dan dukungan penuh dari Disbudpar dan Diskominfo Sumsel. Sinergi ini sangat penting dalam memastikan kesiapan teknis dan kultural selama kunjungan Menteri Hukum RI di Sumatera Selatan. Kami berharap koordinasi ini dapat terus berjalan hingga hari pelaksanaan,” ungkap Hendrik.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat layanan bantuan hukum di daerah melalui pelatihan paralegal dan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum), yang diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Sumsel.