Muara Enim, 14 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan audiensi dengan Bupati Muara Enim sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada lurah dan kepala desa atas peran aktif dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Muara Enim.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Muara Enim ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, serta tim perancang peraturan perundang-undangan. Turut hadir Bupati Muara Enim H. Edison, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Andi Wijaya, serta Kabag Hukum Pemkab Muara Enim Ratna Puri bersama jajaran dan para lurah/kades penerima penghargaan.
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendukung reformasi hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Posbankum. “Capaian penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Muara Enim tahun 2025 yang mencapai 100% merupakan bukti nyata bahwa sinergi antarinstansi dapat menghasilkan dampak positif. Pembentukan 256 Posbankum di seluruh kelurahan dan desa menjadi langkah strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kakanwil meninjau langsung fasilitas Posbankum, seperti pojok literasi hukum, pusat konsultasi masyarakat, dan ruang layanan paralegal. Ia menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program ini agar masyarakat dapat terus memperoleh edukasi, informasi, dan pendampingan hukum secara mudah dan gratis.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Muara Enim, H. Edison, menyampaikan apresiasi kepada Kemenkum Sumsel atas dukungan dan kolaborasi yang terjalin selama ini. “Setiap daerah memiliki potensi dan tantangan tersendiri. Dengan kerja sama yang kuat antara Pemkab Muara Enim dan Kemenkum Sumsel, kami optimis layanan hukum seperti Posbankum, IRH, dan JDIH akan terus berkembang dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kami siap berkolaborasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini,” tegasnya.
Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan peran aktif dalam mendukung pembentukan Posbankum, Kakanwil Maju Amintas Siburian menyerahkan piagam penghargaan kepada sepuluh lurah dan kepala desa percontohan di Kabupaten Muara Enim.
Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat jejaring hukum di tingkat daerah, memperluas jangkauan layanan bantuan hukum, serta memastikan masyarakat memperoleh akses keadilan yang merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
