Palembang, 16 Juli 2025 — Dalam rangka menyukseskan kegiatan Pembukaan Pelatihan Paralegal dan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melaksanakan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di Griya Agung, Rabu (16/7).
Koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kemenkum Sumsel, Bulan Mahardika Subekti, yang hadir bersama Tim Humas. Sementara itu, dari pihak Pemerintah Provinsi Sumsel diwakili oleh Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Darmayanti. Kegiatan ini membahas persiapan teknis menjelang kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia, yang dijadwalkan hadir pada 28 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa poin penting, antara lain Perlengkapan dan konsumsi baik di Bandara maupun Griya Agung telah dipersiapkan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel, Ruang transit Menteri Hukum disiapkan di Hall B Griya Agung, Tata letak acara, termasuk rundown, MC, dirigen, dan pembaca doa akan dikoordinasikan dengan Bagian Protokol Pemprov dan Protokol Kemenkum, Lokasi press conference ditetapkan di Hall B, dilengkapi dengan backdrop LED TV, Gladi bersih direncanakan dilaksanakan sehari sebelum acara (H-1), Daftar undangan dan absensi akan disampaikan ke Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov untuk mendukung kelancaran administrasi acara.
Selain itu, disepakati pula bahwa penyambutan Menteri Hukum di Bandara akan melibatkan Gubernur Sumsel, dengan prosesi pemberian tanjak, melati, dan angkinan. Penampilan tari sambut dan alat musik tradisional akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel.
Adapun persiapan teknis lainnya, seperti materi acara, bumper video, backsound, serta penayangan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri melalui LED akan dikoordinasikan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel.
Koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara Kemenkum Sumsel dan Pemprov Sumsel untuk memastikan rangkaian acara berjalan tertib, lancar, dan sesuai standar protokoler kenegaraan, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung akses keadilan melalui penguatan peran paralegal dan Pos Bantuan Hukum di wilayah Sumatera Selatan.
