Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kakanwil Kemenkum Sumsel) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan nasional berupa pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan III dan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Ruang Rapat Bagian Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan, Senin (14/7).
Rapat ini dihadiri oleh Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Hendrik Pagiling, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti, Penyuluh Hukum Ahli Madya Asnedi, serta Ketua Tim Kerja Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Hamsir. Dari pihak Pemerintah Provinsi Sumsel hadir Muhammad El Abqari selaku Kepala Bagian Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan beserta tim.
Dalam pertemuan tersebut dibahas secara rinci skema penyambutan dan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum RI. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan komitmen penuh untuk memfasilitasi kedatangan hingga kepulangan Menteri Hukum RI di Palembang, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan khidmat. Mulai dari penyambutan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, pelaksanaan acara di Griya Agung, hingga kunjungan lapangan ke Posbankum di wilayah Palembang, semua telah dirancang dan dipersiapkan secara matang.
Plt Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program strategis di bidang hukum dan pelayanan masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumsel atas komitmen luar biasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Ini bukan sekadar seremoni, tapi momentum penting dalam mendorong akses keadilan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat, khususnya melalui peran paralegal dan penguatan Posbankum di desa dan kelurahan,” ujar Hendrik.
Ia juga menambahkan bahwa Kemenkum Sumsel akan terus berinovasi dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai contoh nyata keberhasilan pelibatan masyarakat dalam sistem bantuan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.
Acara ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pengembangan peran paralegal dan penguatan jaringan Posbankum sebagai garda terdepan pelayanan hukum di tingkat akar rumput.
