Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan menggelar Rapat Koordinasi Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Pelaksanaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Sumatera Selatan, Jumat (4/7) siang.
Kegiatan ini menghadirkan seluruh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai langkah memperkuat sinergi antarinstansi dalam meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling, menekankan bahwa penguatan Posbankum dan pelatihan paralegal adalah bagian dari misi besar membumikan keadilan hingga ke tingkat desa. “Kami ingin memastikan bahwa Keadilan tidak boleh berhenti di gedung pengadilan. Ia harus hidup dan terasa di desa, di lorong-lorong kampung, di tengah masyarakat yang sering kali luput dari jangkauan formal. Kami pastikan tidak ada satu pun warga Sumsel yang tertinggal dalam akses terhadap bantuan hukum,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan untuk turut aktif mendorong percepatan pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal. Dengan target 1.500 Posbankum dan 5.000 paralegal, dibutuhkan semangat gotong royong antarinstansi.
“Ini adalah gerakan kolektif yang menempatkan rakyat sebagai subjek keadilan. Mari kita wujudkan Sumsel sebagai provinsi pelopor bantuan hukum yang menjangkau seluruh lapisan,” pungkas Hendrik.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumsel, Dedi Harapan menambahkan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan, terutama dalam mendukung regulasi daerah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Perda dan program daerah harus disertai ekosistem hukum yang kuat di masyarakat, dan Posbankum menjadi elemen penting dalam hal ini,” ungkapnya.
Dedi juga menyampaikan dukungan penuh dari sisi pemberdayaan desa. Ia mendorong agar kepala desa dan perangkatnya turut aktif dalam mendukung keberadaan paralegal komunitas. “Kami siap menjadikan paralegal sebagai mitra strategis dalam menyelesaikan persoalan hukum dan sosial di desa secara preventif dan solutif,” jelasnya.
Rakor ini membahas percepatan pembentukan Posbankum yang saat ini telah mencapai 1.200 titik, dengan target 1.500 Posbankum di seluruh Sumsel. Selain itu, pelatihan paralegal desa/kelurahan juga terus digencarkan dengan target 5.000 peserta.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Kemenkum Sumsel optimis terbentuknya jaringan bantuan hukum komunitas yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
