Palembang- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar rapat dalam rangka persiapan Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Kegiatan ini rencananya akan berlangsung pada 19 s.d. 23 Juni 2025 di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum. Ia secara mendalam membahas berbagai aspek teknis dan substantif yang akan disiapkan guna menyukseskan agenda kunjungan, seperto akomodasi, transportasi, penginapan, cenderamata, hingga paparan jawaban atas pertanyaan DPR RI.
“Karena Kunker DPR RI ini melibatkan pihak KemenImipas, Kemenham dan Komnas HAM, maka Koordinasi antar unit teknis, termasuk pembagian tugas protokoler, dokumentasi, dan pengamanan kegiatan perlu kita laksanakan secara mendetail,” ujar Hendrik, Jumat (13/6) malam di Ruang Rapat Kemenkum Sumsel.
Lebih lanjut, Hendrik juga menyoroti tentang Penyusunan bahan paparan dan respons atas pertanyaan dari DPR RI, yang menjadi bagian penting dari rapat koordinasi ini.
“Kita harus menyiapkan jawaban yang komprehensif, transparan, dan berbasis data. Pertanyaan dari DPR RI adalah bentuk kontrol dan atensi yang harus kita respons dengan baik dan penuh tanggung jawab. Disini juga saatnya kita menunjukan capaian kinerja dan inovasi layanan kita,” pungkasnya.
Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 ini mengusung tema ‘Mewujudkan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Transformasi Layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Inovatif, Humanis, dan Berkeadilan.’
Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk memanfaatkan momentum ini sebagai sarana memperkuat sinergi dengan legislatif serta memperkenalkan berbagai upaya reformasi birokrasi dan layanan publik yang telah dijalankan.
Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi forum pengawasan, tetapi juga sebagai wahana dialog yang konstruktif dalam mewujudkan sistem hukum dan HAM yang berkeadilan dan humanis di wilayah Sumatera Selatan.
