Palembang, 10 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum Triwulan III secara virtual, yang secara resmi dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah di bawah naungan Kemenkum. Dalam sambutannya yang penuh semangat, Sekretaris Jenderal Nico Afinta menegaskan pentingnya penguatan disiplin, akuntabilitas, sinergi internal dan eksternal, serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan sebagai fondasi utama dalam menjaga konsistensi kinerja. Ia juga menekankan pentingnya fokus pada program prioritas nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan, kinerja Kemenkum pada semester I 2025 menunjukkan tren positif dalam berbagai lini. Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Semester I 2025 mencapai nilai 3,85 (kategori Sangat Baik), berdasarkan survei terhadap 3.726 responden, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan dukungan manajemen. Survei Persepsi Kepuasan Masyarakat (SPKP) mencatat skor 3,89, sedangkan Survei Persepsi Anti-Korupsi (SPAK) mencapai 3,91, mengindikasikan keberlanjutan kinerja yang baik dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Badan Strategi Kebijakan Hukum terus memperkuat komitmen akademik dengan publikasi jurnal ilmiah dan e-book, meskipun terjadi penurunan akses yang masih dalam proses pengembangan sebagai bagian dari roadmap peningkatan kualitas konten. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berhasil menghadirkan layanan pendaftaran administrasi hukum (AHU) di 6 Mall Pelayanan Publik serta 1 Gerai Pelayanan Publik di wilayah Jabodetabek, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum secara inklusif. Dalam bidang kepailitan, terdapat progres signifikan dalam proses pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004, yang menjadi prioritas nasional guna mendorong kepastian hukum dan kesejahteraan ekonomi. Peningkatan kapasitas SDM hukum melalui pelatihan berbasis MOOC dan webinar terus dilakukan secara masif, dengan total 66.310 peserta pada triwulan III 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, turut hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Gunawan. Ia menyampaikan bahwa arahan dari Sekjen menjadi pedoman penting untuk terus meningkatkan kinerja dan integritas organisasi. "Arahan Sekjen menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penguatan disiplin, akuntabilitas, dan ketepatan waktu adalah kunci untuk mencapai target kinerja. Kami di Kemenkum Sumsel siap menindaklanjuti setiap atensi tersebut agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi, memperbaiki kinerja secara berkelanjutan, serta menjaga integritas organisasi demi terwujudnya pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi lintas unit, dukungan terhadap program prioritas nasional, dan pengawasan ketat terhadap kinerja dan anggaran. Secara khusus, Sekjen Nico Afinta menekankan bahwa setiap program harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, serta tidak boleh terpengaruh oleh berita hoaks atau provokasi. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran untuk terus berdoa dan menjaga kekompakan sebagai fondasi keberhasilan bersama.
