Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani, dengan menghadirkan inovasi layanan yang dekat dengan masyarakat.
“Inovasi andalan yang menjadi ikon pelayanan publik adalah One Village One Posbankum, dimana kami menghadirkan 3.258 Pos Bantuan Hukum di seluruh desa/kelurahan Sumsel, dengan potensi mendekatkan akses keadilan bagi lebih dari 8,8 juta masyarakat se-Sumatera Selatan,” jelas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian di hadapan Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Selasa pagi (16/9).
Untuk mengakses inovasi ini, lanjut Kakanwil Maju, cukup ketik “POSBANKUM” di Google Maps untuk menemukan lokasi layanan hukum gratis terdekat. Inovasi ini bahkan berhasil mengukir sejarah untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel dan Pemerintah Provinsi Sumsel dengan rekor Rekor MURI pembentukan Posbankum 100% di seluruh desa/kelurahan dalam satu provinsi.
Inovasi selanjutnya adalah Jempol Hukum (Jemput Bola Layanan Hukum di bidang AHU & KI) yang menghadirkan layanan langsung ke masyarakat hingga ke daerah yang sulit dijangkau. Inovasi ini terbukti meningkatkan transaksi layanan Kekayaan Intelektual dari 1.693 permohonan pada Januari–Juli 2024 menjadi 2.543 permohonan pada periode yang sama di 2025. Tak hanya KI, layanan AHU juga mengalami peningkatan signifikan, menunjukkan kehadiran negara yang semakin nyata melalui program edukasi dan jemput bola.
Dalam agenda Desk Wawancara dan Verifikasi Lapangan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Tim Penilai Nasional Kemenpan RB menggali secara langsung implementasi reformasi birokrasi, penanganan benturan kepentingan, capaian kinerja layanan hukum, hingga efektivitas inovasi pelayanan. Sementara pada peninjauan lapangan, tim melihat bukti nyata praktik pelayanan publik dan interaksi dengan masyarakat penerima manfaat.
“Inovasi One Village One Posbankum dan Jempol Hukum ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami melihat layanan hukum yang biasanya jauh dan sulit kini bisa diakses langsung di tingkat desa. Ini adalah praktik baik yang layak menjadi contoh nasional,” ujar salah satu evaluator TPN.
TPN juga menegaskan bahwa inovasi yang berdampak nyata seperti ini menjadi poin penting dalam penilaian menuju WBBM. “Bukan sekadar membangun sistem, tapi bagaimana sistem itu hadir dan memberi manfaat langsung. Itu yang kami lihat di Sumatera Selatan,” tambahnya.
Terakhir, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian memberikan closing statementnya.
“Predikat WBK yang kami raih pada 2021 bukanlah akhir, tetapi awal perjalanan perubahan. Upaya tiga tahun terakhir kami buktikan dengan data, inovasi, serta pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Kami optimis Kanwil Kemenkum Sumsel layak naik kelas menjadi WBBM,” pungkasnya.
