Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk) bertema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah” yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (05/05/2026).
Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) dan turut didampingi oleh Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun. Forum ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dan dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha.
Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Yogi Suwarno yang mengulas pengantar analisis kebijakan publik. Materi kemudian dilanjutkan oleh Zahran Mabrukah terkait penyusunan policy brief sebagai instrumen penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa kebijakan publik yang berkualitas harus mampu menghasilkan dampak nyata, memberikan nilai kemanfaatan, serta menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien melalui proses analisis yang sistematis dan berbasis bukti.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi dan memperdalam pemahaman terkait penerapan siklus analisis kebijakan di wilayah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa penguatan peran analis kebijakan menjadi langkah strategis dalam mendukung kualitas kebijakan publik.
“Analis kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan berbasis data, terukur, dan berdampak nyata. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap siklus analisis kebijakan harus terus diperkuat,” ujar Kakanwil.
Kegiatan ditutup dengan closing statement dari para narasumber yang menegaskan pentingnya kolaborasi, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
