Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Percepat Pembentukan Posbankum dan Koperasi Merah Putih, Kakanwil Kemenkum Sumsel Audiensi dengan Gubernur

Kemenkum Sumsel Audiensi dengan Gubernur Sumse 1

Palembang  – Dalam upaya memperkuat akses keadilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan pendirian Koperasi Merah Putih. Komitmen ini ditegaskan oleh Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato P. P. Simamora, saat melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Senin (26/5).

Audiensi yang digelar di Kantor Gubernur Sumsel ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling serta jajaran. Audiensi ini menjadi wadah sinergi antara Kemenkum Sumsel dan Pemerintah Provinsi untuk memperluas jangkauan layanan hukum dan ekonomi berbasis kerakyatan.

“Percepatan pembentukan Posbankum dan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program prioritas nasional yang saat ini digalakkan langsung oleh Presiden. Kami mohon dukungan penuh dari Pemprov untuk mendorong implementasi di seluruh wilayah Sumatera Selatan,” tegas Agato.

Dalam laporannya, Agato menyebut bahwa jumlah Posbankum di Sumatera Selatan telah meningkat signifikan dari 401 menjadi 815 posbankum hanya dalam beberapa bulan terakhir. Angka ini menempatkan Sumsel sebagai provinsi terdepan secara nasional dalam pembentukan Posbankum.

Kemenkum Sumsel Audiensi dengan Gubernur Sumse 3

“Target kami adalah 1.000 Posbankum dalam waktu dekat, dan 1.500 Posbankum sebagai capaian jangka menengah. Ini menjadi simbol nyata bahwa layanan bantuan hukum harus hadir dan dekat dengan masyarakat, khususnya kelompok rentan,” jelasnya.

Selain itu, Kemenkum Sumsel juga tengah mempersiapkan percepatan pendirian Koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berbasis hukum dan kebersamaan.

“Kami mohon bantuan untuk mendorong 17 kabupaten/kota untuk membentuk Posbankum secara merata dan mendukung rencana harmonisasi serentak terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang Koperasi Merah Putih,” tambah Agato.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmen Pemprov untuk mendukung penuh pengembangan Posbankum dan Koperasi Merah Putih.

“Kami melihat dua program ini sangat strategis. Posbankum menjamin keadilan hukum, sementara Koperasi Merah Putih memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Pemerintah Provinsi siap bersinergi,” ujar Herman Deru.

Audiensi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan kedua program tersebut secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat tata kelola hukum dan pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Kemenkum Sumsel Audiensi dengan Gubernur Sumse 4

Kemenkum Sumsel Audiensi dengan Gubernur Sumse 2

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   +62896-4854-7707
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kemenkumhamsumsel@gmail.com

 

facebook kanwil kemenkumham sumsel   twitter kanwil kemenkumham sumsel   instagram kanwil kemenkumham sumsel   linked in kemenkumham   Youtube Kanwil Kemenkumham Sumsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   089648547707
PikPng.com email png 581646   kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kumhamsumsel@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI