Palembang — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, diwakili oleh Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Gunawan dan Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Yenni, menghadiri Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Menteri Hukum Republik Indonesia, bertempat di Kantor Bappeda Litbang Kota Palembang, Rabu (23/7).
Dalam penyampaiannya, perwakilan Kanwil menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar seluruh rangkaian acara kunjungan Menteri berjalan lancar, mulai dari peninjauan lapangan, kesiapan infrastruktur Posbakum, hingga teknis pelaksanaan pelatihan.
“Rapat ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek teknis dan substantif berjalan lancar dalam menyambut kedatangan Menteri Hukum RI yang dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan dalam waktu dekat,” terang Yenni.
Kunjungan Menteri Hukum ini akan difokuskan pada dua agenda utama, yaitu peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang akan menjadi pusat layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, serta pembukaan Pelatihan Paralegal yang ditujukan bagi perwakilan masyarakat dan organisasi bantuan hukum. Kedua program ini merupakan bagian dari upaya kementerian untuk memperkuat akses terhadap keadilan dan memperluas literasi hukum di tingkat akar rumput.
“Posbakum akan menjadi titik penting dalam pemerataan akses hukum bagi masyarakat, sementara pelatihan paralegal bertujuan membekali masyarakat agar dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak hukum mereka secara mandiri,” ujar Yenni dalam rapat tersebut.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang Ichsanul Akmal, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palembang siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi fasilitas, personel, maupun logistik demi kelancaran seluruh agenda kunjungan kerja tersebut. Dalam rapat tersebut, dilakukan pembagian tugas terhadap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
Rapat ini juga membahas sejumlah hal teknis lainnya, seperti pengaturan protokol acara, pengamanan lokasi, keterlibatan stakeholder daerah, serta pelibatan media untuk publikasi kegiatan. Dengan terlaksananya rapat ini, seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama demi menyukseskan kunjungan kerja Menteri Hukum RI di Kota Palembang.
