Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan Launching Forum Komunikasi Kebijakan (FKK): Legal Policy Hub sekaligus Policy Talks Tematik I yang mengusung tema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi”. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (15/9).
Acara dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum RI, Andry Indrady, dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq DEA.
Agenda utama kegiatan meliputi penandatanganan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) oleh sejumlah stakeholder, yang kemudian diresmikan secara simbolis oleh Menteri Hukum RI, Kepala BSK Hukum, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
Dalam sambutan penutupnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem kebijakan hukum nasional.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi Policy Talks yang menghadirkan sejumlah narasumber membahas penguatan inovasi industri pangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diskusi ini diakhiri dengan closing statement dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penguatan kebijakan hukum melalui partisipasi aktif di forum nasional.
“Kami di Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk selalu mendukung langkah strategis pemerintah pusat, khususnya dalam penguatan kebijakan hukum yang mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Tema inovasi industri pangan ini sangat relevan, karena sektor pangan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” ujarnya.
