Jakarta – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Hendrik Pagiling, melakukan kunjungan kerja dan koordinasi strategis ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI pada Kamis (26/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah proaktif jajaran Kantor Wilayah untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) di wilayah berjalan optimal, efektif, dan akuntabel.
Agenda koordinasi diawali dengan penyampaian laporan hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI yang berlangsung di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, pada 19 Juni 2025 lalu. Dalam laporan tersebut, Hendrik menyerahkan poin-poin penting hasil diskusi, tanggapan masyarakat, dan masukan dari anggota dewan, yang dianggap perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan kinerja layanan hukum di wilayah Sumsel
Laporan tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama, Ronald Limbun, untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kemenkum RI sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nasional. Hendrik menyampaikan bahwa hasil kunjungan kerja legislatif ini memiliki peran strategis, terutama dalam memperkuat dukungan politik dan publik terhadap pelaksanaan kebijakan hukum di daerah.
“Saya percaya bahwa komunikasi yang intensif antara wilayah dan pusat menjadi kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan nasional benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta meningkatkan lualitas layananan,” ujar Hendrik dalam pernyataannya.
Koordinasi dilanjutkan dengan pertemuan bersama Kepala Biro Keuangan, Sti Yusfini Yusuf, untuk membahas mekanisme pelaksanaan anggaran tahun 2025. Diskusi difokuskan pada penyesuaian strategi penggunaan anggaran menyusul adanya kebijakan efisiensi secara nasional. Dalam pertemuan tersebut, Hendrik menyampaikan bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan pelayanan, namun justru mendorong optimalisasi sumber daya yang ada agar lebih tepat guna.
“Dengan anggaran yang lebih efisien, kita ditantang untuk tetap inovatif dan kreatif dalam melaksanakan program-program prioritas, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Giat audiensi ini juga dilakukan bersama Pelaksana Harian Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Febri Mujiono, yang membahas perencanaan program dan anggaran Kanwil Kemenkum Sumsel ke depan. Salah satu fokus utama adalah penyampaian usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program strategis dan operasional pelayanan hukum di Sumatera Selatan. Menurut Hendrik, kebutuhan tambahan anggaran tersebut tidak hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga merupakan kebutuhan masyarakat dan target kinerja yang juga meningkat.
Pada kesempatan ini, Hendrik didampingi oleh Ketua Tim Kerja Program dan Pelaporan, Dedy Zulian. Kegiatan koordinasi ini menjadi wujud nyata dari semangat keterbukaan, kolaborasi, dan sinkronisasi antara unit kerja di pusat dan daerah dalam menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.
“Kami berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program di wilayah. Koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi serta memperkuat tata kelola anggaran dan pelaporan kinerja yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil,” tutup Hendrik.
