Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palembang bertempat di Ruang Rapat Parameswara, Sekretariat Daerah Kota Palembang, Kamis (19/2).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti. Forum ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027, yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran terhadap rancangan awal perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan Kota Palembang ke depan semakin terarah dan berdampak nyata,” ujar Ratu Dewa.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa partisipasi Kemenkum Sumsel dalam forum ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Kemenkum Sumsel siap mendukung pembangunan daerah melalui penguatan harmonisasi regulasi, pelayanan hukum yang optimal, serta sinergi lintas sektor. Perencanaan yang baik harus didukung oleh aspek hukum yang kuat agar implementasinya berjalan efektif dan berkelanjutan,” ungkap Maju Amintas Siburian.
Melalui keikutsertaan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 ini, Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya pembangunan Kota Palembang yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta selaras dengan kebijakan nasional.
