Palembang, 20 Oktober 2025 – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) mulai mengikuti kegiatan Orientasi PPPK Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum sejak 20 hingga 31 Oktober 2025.
Program orientasi ini diikuti oleh seluruh PPPK Kemenkum dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkum Sumsel, dengan tujuan untuk membekali para peserta mengenai nilai-nilai dasar ASN, etika profesi, serta peran strategis PPPK dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Sebanyak 6 orang PPPK di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti kegiatan pembukaan yang digelar secara serentak secara daring dari Aula Musi Kantor Wilayah. Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi para pegawai untuk beradaptasi dengan budaya kerja Kementerian Hukum sekaligus meneguhkan komitmen sebagai pelayan publik.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa orientasi merupakan bagian penting dalam membangun karakter dan integritas pegawai sejak awal pengabdian.
“Orientasi ini bukan hanya sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan proses pembentukan mental dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai ASN. PPPK harus mampu menunjukkan integritas, disiplin, dan semangat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Maju Amintas Siburian.
Lebih lanjut, Kakanwil menekankan agar seluruh PPPK mengikuti setiap tahapan orientasi dengan sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai bekal dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan kerja masing-masing.
“Gunakan kesempatan ini untuk memahami peran saudara sebagai bagian dari Kemenkum Sumsel. Tunjukkan dedikasi dan profesionalisme, karena kualitas pelayanan publik kita ditentukan oleh semangat pengabdian setiap insan Kemenkum,” tambahnya.
Dengan terselenggaranya orientasi ini, diharapkan seluruh PPPK di lingkungan Kemenkum Sumsel memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap visi dan misi Kementerian Hukum, serta mampu mengimplementasikannya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat Sumatera Selatan secara profesional dan berintegritas.
