Palembang, 9 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menerima kunjungan koordinasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyuasin terkait potensi pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Batik Jumputan Pedade.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum ini dihadiri oleh M. Ferdi Pebriadi (Analis KI Ahli Muda), Dio Gestianda (Analis KI Ahli Pertama), Yogi Prasetyo (Pengelola Pelayanan Hukum), dan Syafira Aquaristha (Helpdesk KI) dari pihak Kanwil Kemenkum Sumsel, serta Bapak Khairul beserta jajaran dari Bappedalitbang Kabupaten Banyuasin.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Khairul menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen untuk mendorong Batik Jumputan Pedade agar memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis. Hal ini dilakukan guna menjaga keaslian, meningkatkan nilai ekonomi, serta memperkuat identitas daerah Banyuasin sebagai salah satu sentra kerajinan khas Sumatera Selatan.
Menanggapi hal tersebut, tim dari Kantor Wilayah memberikan arahan mengenai persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis, termasuk pentingnya pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang beranggotakan para pengrajin Batik Jumputan Pedade dan dibentuk melalui akta notaris. Selain itu, juga disampaikan mengenai penyusunan dokumen deskripsi produk secara detail serta alur prosedur pendaftaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kantor Wilayah turut mendorong Bappedalitbang Banyuasin untuk melakukan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) lainnya di wilayah Banyuasin agar dapat segera dicatatkan dan memperoleh perlindungan hukum.
Di akhir pertemuan, Bappedalitbang Banyuasin menyampaikan apresiasi dan berharap adanya pendampingan berkelanjutan dari Kanwil Kemenkum Sumsel dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis maupun pencatatan KIK lainnya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum Sumsel merupakan langkah nyata dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual lokal.
“Kami siap mendampingi setiap daerah dalam upaya memberikan perlindungan hukum atas produk khasnya. Indikasi Geografis bukan hanya soal hak, tetapi juga tentang menjaga warisan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah,” ujar Maju Amintas Siburian.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual di Sumatera Selatan.
