Palembang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel), Maju Amintas Siburian, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Hendrik Pagiling, menghadiri kunjungan kerja Komite I DPD RI dalam rangka inventarisasi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Senin (15/9), di Auditorium Graha Bina Praja Setda Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Abcandra, anggota Komite I DPD RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal di Sumatera Selatan.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang menyampaikan aspirasi. “Harapan saya, seluruh pertanyaan dan masukan dapat disampaikan karena kita mewakili kepentingan bersama,” ungkap Herman Deru.
Anggota Komite I DPD RI, Jialyka Maharani, menyampaikan apresiasinya. “Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi pada hari ini. Semoga momentum ini menjadi bentuk dedikasi kita bersama kepada bangsa dan negara,” ujarnya.
Senada dengan itu, Andi Sofyan Hasdam menekankan bahwa penataan ruang adalah instruksi penting untuk pembangunan di Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa saat ini Komite I sedang menyusun revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, termasuk pembahasan efisiensi rencana anggaran dana transportasi.
Sementara itu, Abcandra menyatakan bahwa pengawasan penataan ruang tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga konsistensi pelaksanaan di lapangan. “Kami ingin memastikan implementasi Undang-Undang Penataan Ruang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Turut hadir pula Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI, yang menekankan perlunya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga arah pembangunan agar tetap selaras dengan rencana tata ruang nasional.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi antarinstansi, sekaligus mendorong penataan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sumatera Selatan.
