Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum menggelar sosialisasi tentang legalitas dan keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang aktif maupun tidak aktif di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (20/11) bertempat di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang. Sosialisasi ini bertujuan mendorong kepatuhan Ormas terhadap ketentuan hukum serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Hadir sebagai narasumber utama dari Kanwil Kemenkum Sumsel, Gunawan selaku Kabid Pelayanan AHU. Narasumber pendukung antara lain AKBP Sukarminto (Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumsel), Sri Gunarto (Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Sumsel), Mayor Inf Mulyawan (Agen Intelijen Ahli Madya Binda Sumsel), dan Dodi Afrianto (Plt Kasi 2 Kejati Sumsel). Acara dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Apriyadi.
Gunawan memaparkan tata cara pendaftaran Ormas, mulai dari pemesanan nama hingga pengesahan badan hukum melalui dokumen pendukung, termasuk akta pendirian yang diketahui notaris dan surat pernyataan tempat kedudukan yang ditandatangani pengurus serta diketahui lurah/kepala desa setempat. Ia juga menyampaikan data terbaru per tanggal 18 November 2025, terdapat 7.088 Ormas berbadan hukum di Sumatera Selatan, terdiri dari 5.513 yayasan dan 1.575 perkumpulan.
Lebih lanjut, Gunawan menegaskan bahwa Kemenkum melalui Ditjen AHU memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pemberian sanksi administratif, dan mediasi terhadap Ormas, sesuai UU Nomor 16 Tahun 2017 dan PP Nomor 59 Tahun 2016. Mengenai kewajiban dan larangan Ormas, Ormas wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI, dan dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara, sesuai Pasal 21 dan Pasal 59 UU Nomor 17 Tahun 2013.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi ini:
“Sosialisasi legalitas Ormas penting untuk meningkatkan pemahaman hukum pengurus Ormas dan masyarakat. Dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, Ormas dapat beroperasi secara sah dan berperan aktif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan, pembinaan, dan pemberdayaan Ormas di Sumatera Selatan,” ujar Maju Amintas Siburian.
Kegiatan berlangsung interaktif, dengan peserta aktif mengikuti pemaparan materi dan berdiskusi terkait mekanisme pendaftaran Ormas, dokumen pendukung, jumlah Ormas berbadan hukum, serta kewajiban dan larangan Ormas. Kemenkum Sumsel berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengurus Ormas, sekaligus memperkuat tata kelola Ormas di tingkat provinsi.
