Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melaksanakan kegiatan Rapat Penyampaian Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting di ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel pada Selasa (07/04/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Perkebunan, serta Bagian Hukum dan perangkat daerah dari Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Rapat dibuka oleh Koordinator Analis Hukum, Nurhidayat Hamid, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil analisis dan evaluasi terhadap lima produk hukum daerah dengan tema pengelolaan lahan. Ia menegaskan bahwa hasil rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah sejak akhir Triwulan III Tahun 2025 dan kini perlu ditindaklanjuti secara konkret.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan berbagai rekomendasi baik yang bersifat regulasi maupun non-regulasi terhadap sejumlah peraturan daerah, di antaranya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta pengelolaan tempat pemakaman di beberapa daerah.

Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai tanggapan dari pemerintah daerah. Perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk penyusunan peraturan kepala daerah. Sementara itu, Bagian Hukum Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan bahwa hasil evaluasi telah diteruskan kepada instansi terkait, dengan beberapa catatan khusus yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan regulasi yang berlaku di daerah.

Selain itu, disampaikan pula bahwa rapat lanjutan terkait penyampaian hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah ini direncanakan akan kembali dilaksanakan pada bulan Juni 2026 guna memantau progres tindak lanjut dari masing-masing daerah.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah merupakan langkah strategis dalam memastikan kualitas regulasi di daerah tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum menjadi kunci dalam mewujudkan regulasi yang efektif dan berkeadilan,” ujar Maju.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan dan evaluasi produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Palembang, 7 April 2026 — Kepala Bagian Umum BNNP Sumatera Selatan, Kombes Pol Dr. Marzuki Ismail, S.Ag., M.H., bersama Koordinator P2M BNNP Sumsel, Marwan Hidayat, S.E., melakukan audiensi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.
Audiensi tersebut membahas koordinasi terkait peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta penguatan sinergi dalam mendukung program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) yang direncanakan akan dilaksanakan pada 8 April 2026 di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BNNP Sumsel menyampaikan rencana penerbitan surat perintah bagi staf untuk bertugas di masing-masing desa sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan edukasi dan pencegahan narkotika. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu tantangan yang dihadapi. Untuk itu, BNNP Sumsel mendorong adanya sinergitas antara petugas fasilitator BNN dengan petugas Posbankum yang dikelola oleh Kementerian Hukum di tingkat desa. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat peran edukasi hukum sekaligus pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi. “Dengan adanya dukungan dari BNN, peran Posbankum semakin kuat. Kami merasa sangat terbantu dan siap berkolaborasi untuk memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Posbankum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai layanan bantuan hukum, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya narkotika serta peran BNN dalam upaya pencegahan. Melalui sinergi ini, BNNP Sumsel menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada aspek edukasi dan pencegahan, sebagai langkah strategis dalam melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang sadar hukum dan bebas dari narkoba.

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen memeratakan akses keadilan bagi masyarakat melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat wilayah terkecil. Pada Senin (6/4), Tim 5 Penyuluh Hukum yang terdiri dari Ahmad Fuad, Yuliati, dan Fitri Asnita menggelar sosialisasi dan pendampingan percepatan data pelaporan layanan Posbankum Desa/Kelurahan. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Ilir Timur (IT) III ini bertujuan untuk memastikan setiap bantuan hukum yang diberikan terdokumentasi dengan baik secara nasional.

Kehadiran tim dari Kanwil Kemenkum Sumsel bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi disambut langsung oleh Camat Ilir Timur III. Dalam sambutan pembukaannya, Camat IT III memaparkan eksistensi enam Posbankum Kelurahan yang telah aktif beroperasi di wilayahnya. Keberadaan pos-pos ini dinilai sangat krusial sebagai garda terdepan dalam melayani kebutuhan hukum warga, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan mendapatkan pendampingan hukum yang layak.

Sesi pemaparan materi diawali oleh PBH Peradi yang menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme bantuan hukum gratis. Masyarakat diberikan pemahaman mendalam mengenai tata cara permohonan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima bantuan hukum. Edukasi ini penting untuk menghapus stigma bahwa urusan hukum selalu memerlukan biaya besar, sekaligus memberikan kepastian bahwa negara hadir memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Selanjutnya, Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel memaparkan empat pilar layanan utama yang tersedia di Posbankum. Layanan tersebut meliputi konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi untuk perdamaian di luar pengadilan, hingga penyediaan rujukan advokat. Dengan kerangka layanan yang komprehensif ini, masyarakat diharapkan tidak lagi merasa terintimidasi saat menghadapi permasalahan hukum, karena tersedia jalur penyelesaian yang profesional dan terstruktur di tingkat kelurahan.

Sebagai inti dari kegiatan percepatan data, sesi terakhir dilanjutkan dengan pendampingan teknis pengisian layanan Posbankum. Tim Penyuluh Hukum membimbing para operator secara langsung dalam menginput data melalui tautan resmi app.posbankum.bphn.go.id. Ketertiban administrasi digital ini menjadi syarat mutlak agar performa layanan bantuan hukum di Kecamatan IT III dapat terukur secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem database Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Kegiatan di Kecamatan Ilir Timur III ini adalah bukti nyata komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mengawal hak konstitusional warga untuk mendapatkan keadilan. Saya sangat mengapresiasi dukungan Camat IT III terhadap enam Posbankum Kelurahan di wilayahnya, dan melalui digitalisasi pelaporan ini, kita memastikan setiap konsultasi maupun bantuan hukum yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang terintegrasi, kita dapat memetakan kebutuhan hukum masyarakat secara lebih presisi demi mewujudkan Sumatera Selatan yang sadar hukum dan berkeadilan."

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola administrasi partai politik yang transparan dan akuntabel di tingkat daerah. Pada Senin (6/4), Aula Musi Lantai 3 menjadi saksi koordinasi strategis antara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dengan jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel. Pertemuan ini difokuskan pada penyamaan persepsi terkait mekanisme pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi partai politik sesuai dengan regulasi terbaru.

Kedatangan tim dari Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik yang dipimpin oleh Titik Susiawati disambut langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, bersama Kepala Bidang Pelayanan AHU, Gunawan. Dalam koordinasi tersebut, Titik Susiawati memaparkan secara komprehensif mengenai syarat pendirian badan hukum partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol. Hal ini mencakup persyaratan krusial seperti kepengurusan di setiap provinsi, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, hingga keberadaan kantor tetap dan rekening atas nama partai.

Lebih lanjut, dipaparkan pula mengenai implementasi Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur dokumen persyaratan pendaftaran. Kanwil Kemenkum memiliki peran sentral sebagai pihak yang memverifikasi kelengkapan dokumen dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Proses bisnis pemberian SKT oleh Kantor Wilayah dimulai dari pengajuan permohonan, verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen, hingga penerbitan surat keterangan oleh Kepala Kantor Wilayah jika seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Ketelitian dalam proses verifikasi menjadi poin utama yang ditekankan dalam pertemuan tersebut. Tim verifikator di Kantor Wilayah harus memastikan validitas kepengurusan dengan menyandingkan surat permohonan dengan keputusan internal partai. Selain itu, aspek domisili kantor dan surat keterangan keberadaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di setiap tingkatan menjadi instrumen penting guna memastikan partai politik tersebut benar-benar eksis dan memiliki basis administratif yang kuat di wilayah Sumatera Selatan.

Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen, Kanwil Kemenkum berkewajiban memberikan pemberitahuan tertulis serta mengembalikan berkas kepada pemohon untuk diperbaiki. Mekanisme ini dilakukan guna menjamin bahwa setiap partai politik yang nantinya memperoleh status badan hukum telah memenuhi standar legalitas yang ketat. Sinergi antara pusat dan wilayah ini diharapkan dapat meminimalisir kendala administratif bagi partai politik yang ingin berkontribusi dalam kontestasi demokrasi di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Pemberian SKT oleh Kantor Wilayah adalah gerbang awal dalam memastikan partai politik memiliki fondasi hukum yang kuat di daerah sesuai amanat Undang-Undang. Kami di Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk menjalankan proses verifikasi secara profesional, teliti, dan transparan sesuai dengan SOP yang telah dipaparkan oleh Direktorat Tata Negara. Dengan tertibnya administrasi partai politik di Sumatera Selatan, kita turut menjaga kualitas demokrasi dan memastikan setiap organisasi politik memiliki legalitas yang terverifikasi dengan baik."

Palembang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas 1 A Khusus pada Senin (06/04). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi penegak hukum, khususnya dalam hal pengamanan aset negara dan optimalisasi tugas serta fungsi (tusi) kedua lembaga.

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti. Rombongan disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Dr. I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., di ruang kerjanya.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi ajang diskusi strategis. Salah satu poin utama yang dibahas adalah langkah-langkah konkret dalam pengamanan aset negara yang dikelola oleh Kanwil Kemenkum Sumsel agar memiliki legalitas hukum yang kuat dan terhindar dari sengketa di masa depan.

Maju Amintas Siburian menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkum Sumsel untuk membangun tata kelola administrasi dan hukum yang akuntabel.

"Sinergi dengan Pengadilan Negeri sangat krusial, terutama terkait dukungan dalam proses hukum yang melibatkan aset-aset negara. Kita ingin memastikan bahwa seluruh aset di bawah naungan Kanwil Kemenkum Sumsel terjaga secara fisik maupun legalitasnya demi kepentingan negara," ujar Maju Amintas.

Senada dengan hal tersebut, Ketua PN Palembang, Dr. I Nyoman Wiguna, menyambut baik inisiatif koordinasi ini. Ia menegaskan bahwa pihak pengadilan siap mendukung penguatan tusi Kemenkum Sumsel melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Kami mengapresiasi langkah proaktif Kakanwil Kemenkum Sumsel. Koordinasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi, khususnya dalam hal pembuktian hukum dan pengamanan aset negara di wilayah Sumatera Selatan," kata Dr. I Nyoman Wiguna.

Selain pembahasan mengenai aset, pertemuan ini juga menyentuh aspek penguatan kerja sama dalam penyampaian dokumen hukum dan efisiensi birokrasi antara kedua instansi. Dengan adanya koordinasi rutin seperti ini, diharapkan hambatan-hambatan administratif dapat diminimalisir demi pelayanan publik yang lebih prima.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) mengikuti kegiatan Kick-off Meeting Pengunggahan Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (06/04/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’ainun, serta Koordinator Analis Hukum, Nurhidayat Hamid, beserta tim kerja analis hukum yang mengikuti dari ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan diawali dengan laporan oleh Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Rehendro Jati, yang menyampaikan bahwa kick-off meeting ini menjadi penanda dimulainya proses pengunggahan data dukung penilaian IRH Tahun 2026. Disampaikan pula bahwa kegiatan ini diikuti secara hybrid oleh 96 Kementerian/Lembaga, 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta 546 Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, dijelaskan bahwa periode pengunggahan data dukung IRH Tahun 2026 dimulai pada 6 April hingga 24 April 2026. Adapun data yang diunggah merupakan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 sebagai bagian dari evaluasi kinerja reformasi hukum di masing-masing instansi.

Selanjutnya, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara, menyampaikan arah kebijakan reformasi birokrasi yang terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda, yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung penilaian IRH, termasuk melalui peningkatan kualitas produk hukum daerah serta penguatan sistem pembinaan dan pengawasan regulasi.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usihen, dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan, menegaskan bahwa Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen penting untuk menilai kualitas tata kelola regulasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia juga menekankan bahwa data dukung yang disampaikan harus akurat, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam keterangannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam penilaian IRH menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas regulasi di daerah.

“Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan penilaian IRH secara optimal melalui penyusunan data dukung yang akurat dan berkualitas. Hal ini penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola hukum yang baik serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Maju.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel diharapkan dapat semakin memperkuat perannya dalam mendukung reformasi hukum, khususnya dalam memastikan regulasi yang dihasilkan berkualitas, harmonis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melaksanakan apel pagi pada Senin (6/4/2026) di Lapangan Kemenkum Sumsel. Apel tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (KabagTUM), Bulan Mahardika Subekti, dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai.

Dalam amanatnya, KabagTUM menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan kedua tahun anggaran 2026. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar memastikan setiap rencana kerja yang telah disusun dapat segera diimplementasikan secara efektif, tepat waktu, dan memberikan hasil yang optimal.

Selain itu, Bulan Mahardika Subekti juga menyoroti pentingnya kesiapan data dan administrasi sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian target kinerja organisasi. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus didukung oleh data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

“Seluruh jajaran diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam pelaksanaan program kerja. Setiap kegiatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara optimal, dengan dukungan administrasi yang tertib serta data yang akurat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga komitmen dalam bekerja secara profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil, sehingga kinerja organisasi dapat berjalan efektif serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa percepatan pelaksanaan program dan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas kinerja organisasi.

“Kami mendorong seluruh jajaran Kemenkum Sumsel untuk terus meningkatkan kinerja melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, serta pelaporan yang akuntabel. Hal ini penting agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Maju.

Apel pagi berlangsung dengan tertib dan khidmat, serta menjadi momentum untuk memperkuat semangat kerja dan sinergi antarpegawai di lingkungan Kemenkum Sumatera Selatan dalam mendukung pencapaian target kinerja tahun 2026.

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus menunjukkan eksistensinya dalam mengawal pelindungan produk lokal pada hari kedua Rapat Koordinasi (Rakon) PKK dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda se-Sumatera Selatan Tahun 2026. Bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (2/4), tim layanan Kekayaan Intelektual (KI) yang dipimpin oleh Kabid KI, Yenni, hadir memberikan pendampingan langsung bagi para pelaku usaha dan instansi daerah di tengah kemeriahan pameran produk unggulan.

Kegiatan hari kedua ini berlangsung semarak dengan berbagai agenda edukatif, mulai dari workshop pembuatan kerajinan bambu hingga teknik pewarnaan menggunakan malam pada kain batik. Di sela-sela kesibukan rapat koordinasi PKK, stan layanan KI menjadi salah satu pusat perhatian peserta. Kehadiran tim ahli dari Kanwil Kemenkum Sumsel memberikan kesempatan langka bagi para pengrajin dan penggerak ekonomi kreatif dari berbagai kabupaten/kota untuk berkonsultasi mengenai legalitas karya mereka.

Dalam operasional layanan di lapangan, tim tercatat menerima sejumlah konsultasi intensif terkait pendaftaran merek dan hak cipta. Salah satu pencapaian signifikan pada hari kedua ini adalah diterimanya pendaftaran merek dagang bertajuk "SEMANGKOK BAKMI". Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha kuliner di Sumatera Selatan untuk memproteksi identitas bisnisnya semakin meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas.

Tidak hanya sektor privat, sektor pemerintahan pun menunjukkan komitmen kuat dalam pelindungan aset daerah. Tim Layanan KI menerima permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang diajukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Muara Enim. Pendaftaran KIK ini sangat krusial untuk mendokumentasikan warisan budaya dan pengetahuan tradisional khas Muara Enim ke dalam pangkalan data nasional guna mencegah klaim sepihak dari pihak luar.

Sinergi antara Kanwil Kemenkum Sumsel dengan Dekranasda dan PKK ini dinilai sebagai langkah taktis untuk menjangkau kelompok perajin hingga ke tingkat akar rumput. Melalui pendampingan teknis yang dilakukan oleh para analis KI, diharapkan produk-produk unggulan yang dipamerkan dalam ajang Rakerda ini tidak hanya unggul secara kualitas dan estetika, tetapi juga memiliki benteng hukum yang kuat melalui sertifikasi kekayaan intelektual yang sah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Kehadiran kami di Rakerda Dekranasda 2026 ini adalah bentuk jemput bola untuk memastikan setiap inovasi dan identitas dagang masyarakat Sumatera Selatan terlindungi secara hukum. Kami mengapresiasi langkah Brida Muara Enim dan pelaku usaha seperti 'Semangkok Bakmi' yang telah sadar akan pentingnya pendaftaran KI. Dengan sinergi yang kuat antara Kemenkum, PKK, dan Dekranasda, kita bersama-sama membangun ekonomi kreatif Sumsel yang mandiri dan memiliki kepastian hukum yang jelas."

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali melanjutkan rangkaian kegiatan percepatan pelaporan layanan Posbankum (Pos Bantuan Hukum) Desa/Kelurahan di Kota Palembang. Setelah sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Kalidoni, Sukarami, dan Alang Alang Lebar, kegiatan berlanjut pada Rabu (1/4) di Kecamatan Seberang Ulu II dan Gandus.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Kemenkum Sumsel dalam mengoptimalkan pelaporan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, sekaligus memastikan setiap layanan yang diberikan terdokumentasi dengan baik melalui sistem yang difasilitasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Di Kecamatan Seberang Ulu II, kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan dengan dihadiri oleh Kasubag TU Kantor Camat, para Sekretaris Lurah, Ketua OBH Posbankumadin, paralegal Posbankum, serta operator kelurahan. Tim penyuluh hukum yang terdiri dari Ahmad Fuad, Yuliati, dan Fitri Asnita bersama LBH Posbankumadin memberikan pemaparan terkait empat layanan utama Posbankum, yakni konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta rujukan advokat.

Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap pelaporan layanan Posbankum yang masih belum optimal. Para lurah dan paralegal didorong untuk lebih aktif melaporkan seluruh kegiatan layanan hukum melalui aplikasi pelaporan Posbankum. Dari kegiatan ini, berhasil dihimpun sebanyak 34 laporan aktual secara langsung.

Sementara itu, di Kecamatan Gandus, kegiatan berlangsung di Balai Kantor Kecamatan dengan menghadirkan Kasi Pemerintahan, para lurah, anggota LBH APIK, paralegal Posbankum, serta operator kelurahan. Tim penyuluh hukum yang terdiri dari Nursyiah, Rinaldi Wijaya, Anggie P. Corrie, dan Nurdiana memberikan pemahaman sekaligus pendampingan teknis terkait pelaporan layanan Posbankum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah berkelanjutan dalam memperkuat kualitas layanan bantuan hukum di daerah.

“Optimalisasi pelaporan layanan Posbankum merupakan bagian penting dari upaya kita dalam memastikan bahwa negara benar-benar hadir memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Saya menekankan kepada seluruh jajaran, khususnya para lurah dan paralegal, agar tidak hanya memberikan layanan hukum, tetapi juga memastikan setiap layanan tersebut tercatat dan terlaporkan dengan baik melalui sistem yang telah disediakan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa keberlanjutan kegiatan ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan hukum di masyarakat.

“Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Organisasi Bantuan Hukum, dan paralegal, kami optimistis kualitas layanan Posbankum di Sumatera Selatan akan semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum secara cepat, tepat, dan gratis sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Dengan berlanjutnya kegiatan ini, Kemenkum Sumsel berharap seluruh kecamatan di Kota Palembang dapat semakin optimal dalam menyampaikan laporan layanan Posbankum, sehingga upaya peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

PALEMBANG – Sinergi dalam penegakan hukum di tingkat daerah menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja jajaran Kementerian Hukum di Sumatera Selatan. Pada rangkaian koordinasi kedua, Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Romi Yudianto, bersama Tim Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumsel melakukan kunjungan resmi ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumsel. Kehadiran tim disambut langsung oleh Kepala Satpol PP Provinsi Sumsel, Bapak Maharesitama, beserta jajaran fungsional penyidik.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Pidana menekankan bahwa Direktorat Pidana Ditjen AHU saat ini tengah aktif memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di berbagai instansi daerah, termasuk Satpol PP. Penguatan ini bertujuan agar para penyidik di lingkungan pemerintah daerah dapat menjalankan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda) secara lebih profesional, berintegritas, dan sepenuhnya selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Alkana Yudha, menyampaikan rencana strategis terkait sinkronisasi data PPNS di wilayah Sumatera Selatan. Langkah ini diambil untuk mendukung pengelolaan database penyidik yang tertib dan terintegrasi secara nasional. Melalui peningkatan akurasi dalam Sistem Informasi PPNS, Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen memastikan seluruh data penyidik di Satpol PP terverifikasi dengan baik guna memperkuat tata kelola penegakan hukum daerah.

Kepala Satpol PP Provinsi Sumsel, Bapak Maharesitama, menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan pentingnya profesionalitas aparatur dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan atas pelanggaran Perda maupun Perkada. Ia menjelaskan bahwa Satpol PP menjalankan fungsi penegakan hukum mulai dari penanganan indikasi pelanggaran melalui penyidikan non-yustisi hingga tindakan yustisi oleh PPNS. Sinergi ini diharapkan mampu mengoptimalkan kewenangan PPNS dalam mencari dan mengumpulkan bukti secara sah guna menemukan tersangka pelanggaran aturan daerah.

Diskusi ini juga menyoroti tantangan teknis yang dihadapi penyidik di lapangan, terutama terkait pemenuhan prosedur administrasi penyidikan. Dengan adanya dukungan langsung dari Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkum Sumsel, diharapkan kendala-kendala administratif dapat diminimalisir melalui pendampingan berkelanjutan. Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta ketertiban umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan melalui tangan-tangan penyidik yang kompeten.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Sinergi antara Kemenkum dan Satpol PP Provinsi Sumsel adalah langkah krusial untuk memastikan marwah Peraturan Daerah terjaga melalui proses penyidikan yang akuntabel. Kami hadir untuk memastikan data PPNS tertib dan terverifikasi, sehingga para penyidik memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Dengan tata kelola data yang baik dan profesionalitas penyidik yang terjaga, kita bersama-sama mewujudkan Sumatera Selatan yang tertib hukum dan berwibawa dalam penegakan regulasi daerah."

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melalui Divisi Pelayanan Hukum turut berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi PKK dan Rakerda Dekranasda Tahun 2026 se-Sumatera Selatan serta Pameran Produk Unggulan, yang dilaksanakan pada Rabu (1/4) di Hotel Aryaduta Palembang.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 1–2 April 2026 ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, serta dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan, Forkopimda, Ketua Dekranasda kabupaten/kota, instansi vertikal, OPD, BUMN/BUMD, dan mitra kerja.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan menekankan pentingnya menjaga produktivitas di tengah efisiensi anggaran, serta mendorong pengembangan produk unggulan daerah. Ia juga menyampaikan bahwa Dekranasda menjadi wadah strategis dalam mempromosikan hasil kerajinan masyarakat, termasuk pelestarian wastra khas daerah. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga meninjau langsung berbagai stand pameran, termasuk stand layanan Kekayaan Intelektual dari Kemenkum Sumsel.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan produk lokal, Kemenkum Sumsel membuka stand layanan Kekayaan Intelektual (KI) yang memberikan berbagai layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Tim Kantor Wilayah yang terdiri dari Yenni (Kepala Bidang Pelayanan KI), Dio Gestianda, Yogi Prasetyo, Syafiq Aditya P, dan Syafira Aquaristha memberikan layanan konsultasi secara langsung.

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat memanfaatkan layanan tersebut untuk berkonsultasi terkait pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual, meliputi hak cipta, merek, desain industri, serta Kekayaan Intelektual Komunal. Selain itu, terdapat pula pengaduan terkait dugaan pelanggaran hak cipta lagu yang turut ditindaklanjuti secara informatif oleh tim layanan.

Dilain kesempatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa kehadiran layanan Kekayaan Intelektual di tengah kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pelaku usaha daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa produk-produk unggulan Sumatera Selatan tidak hanya dikenal secara luas, tetapi juga memiliki perlindungan hukum yang kuat melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual. Ini penting agar nilai ekonomi dari karya dan inovasi masyarakat dapat terus berkembang,” ujarnya.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual di Sumatera Selatan.

*Palembang.* Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI, Romi Yudianto, melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam rangka penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Rabu (1/4).

Dalam arahannya, Romi menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan sinergi lintas instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas PPNS. “PPNS memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum. Karena itu, kompetensi, integritas, dan koordinasi harus terus diperkuat,” ujarnya.

Berdasarkan database Ditjen AHU, terdapat 266 PPNS di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses verifikasi dan sinkronisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan guna memastikan validitas dan kemutakhiran data.

Sejalan dengan itu, Ditjen AHU juga tengah melakukan verifikasi dan penataan administrasi PPNS secara nasional untuk memastikan legalitas dan kewenangan penyidikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung penguatan peran PPNS di wilayah.

“Kami terus mendorong peningkatan kapasitas, pembinaan, dan pengawasan PPNS secara berkelanjutan, termasuk mendukung proses verifikasi dan sinkronisasi data agar lebih akurat dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat, kami optimis PPNS di Sumatera Selatan dapat menjalankan tugas secara profesional serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tegas Maju.