Palembang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Agato P P Simamora diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti menghadiri Pembukaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Bagi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan dan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Auditor Tahun Anggaran 2025 secara hybrid, dari Ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel, Senin (19/5).

Sementara itu, hadir langsung sebagai peserta dari Kanwil Sumsel yaitu Alan Hendika Putra dengan jabatan Pranata Keuangan APBN Terampil. Kegiatan tersebut langsung dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani, yang menyatakan bahwa rangkaian kegiatan dilaksanakan dari Tanggal 19 s.d. 20 mei 2025 ini sejalan dengan salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045 yaitu Asta Cita ke-4 yang berbunyi “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia…”.

“Melalui proses penilaian kompetensi ini bertujuan untuk membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan melalui prosedur atau pendekatan dengan metode yang memiliki akurasi dan menggunakan alat ukur serta simulasi dalam rangkaian objektivitas,” tambah Gusti Ayu.

Makna penilaian kompetensi ini, Kepala BPSDM menerangkan bahwa wajib digunakan dalam pembinaan kepegawaian sebagaimana disebutkan pada pasal 31 Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menggunakan hasil penilaian kompetensi sebagai dasar dalam pembinaan pegawai, meliputi: pengisian jabatan, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, dan manajemen talenta.

“Jabatan saudara mempunyai peran strategis dalam pengelolaan keuangan APBN untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sebagai pondasi untuk seluruh kegiatan di Kementerian Hukum, dan menjaga akuntabilitas perencanaan, pengorganisasiaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan,” pesan Kepala BPSDM kepada para peserta.

Musi Banyuasin, Tim dari Kanwil Kemenkum Sumsel yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, JFT Analis Kekayaan Intelektual, Dio Gestianda, Pengelola BMN, Rizky akurniawan, Helpdesk KI, Syafira berkunjung ke Kebun Gambir Babat Toman, Musi Banyuasin pada Kamis (15/05/2025) kemarin.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan ke Kebun Gambir Babat Toman yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Adapun tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan produk Indikasi Geografis terdaftar. Jika Gambir Babat Toman, Musi Banyuasin tidak dapat mempertahankan karakteristik,kualitas dan reputasi dari Indikasi Geografis sebagaimana dalam diskripsi akan dikoordinasikan ke DJKI.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Musi Banyuasin. Dalam koordinasi ini diperoleh informasi akan difasilitasi pendaftaran permohonan KI secara gratis terhadap 15 orang UMKM binaannya di Bulan Juni 2025 yang saat ini baru terdata 1(satu) pendaftaran Merek yaitu Kedai Gambo dan 2 (Dua) Hak Cipta yaitu Motif Kebun Gambo dan Motif Titik 7 Sama sisi.

Koordinasi ke Bappedalitbang Musi Banyuasin ini merupakan tindak lanjut potensi Indikasi Geografis yang terdaftar 2024 di DJKI yakni jumputan Gambo. Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Agus Arisman menyampaikan bahwa "saat ini telah terbentuk MPIG jumputan Gambo, logo dan diskripsi jumputan. Akan tetapi Akta Notaris Pendirian Badan Hukum MPIG belum ada karena terkendala dana serta dukungan Bupati.

Indikasi Geografis (IG) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi tanda suatu barang atau produk yang berasal dari daerah tertentu, dengan reputasi, kualitas dan karakteristik yang unik karena faktor lingkungan geografis. IG memberikan perlindungan terhadap produk-produk lokal agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain dan dapat meningkatkan nilai komersial produk tersebut.

"Pengawasan dan pemantauan terhadap Indikasi Geografis sangat penting demi menjaga reputasi, kualitas dan karakteristik tersebut agar tetap terjaga sehingga dapat bernilai ekonomi dan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu"ungkap Agato PP Simamora, kakanwil Kemenkum Sumsel.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) melalui Tim Analis Hukum menyelenggarakan Rapat Internal Pendampingan dan Pendalaman Teknik Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah serta Penerapan Aplikasi Evadata, pada Kamis (15/5) bertempat di Ruang Rapat Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat fungsional analis hukum, mulai dari Ahli Madya, Ahli Muda, hingga Ahli Pertama, dan dipimpin langsung oleh Koordinator Analis Hukum, Nurhidayat Hamid.

Salah satu agenda utama dalam rapat adalah pemaparan draf laporan akhir aktualisasi analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Analis Hukum Ahli Pertama, Alex Martayudah.

Tim juga membahas optimalisasi penggunaan Aplikasi Evadata milik Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sebagai alat bantu dalam pelaporan evaluasi peraturan daerah. Dalam arahannya, Koordinator Analis Hukum, Nurhidayat Hamid, menekankan pentingnya sinergi dan ketelitian dalam pelaksanaan evaluasi serta penginputan data pada sistem.

“Proses analisis dan evaluasi ini bukan hanya soal pemenuhan tugas administratif, tapi menyangkut kualitas dan efektivitas hukum daerah. Kita ingin memastikan bahwa setiap perda yang kita analisis betul-betul sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum,” ungkap Nurhidayat.

Ia juga menambahkan bahwa tim harus mulai mempersiapkan diri menghadapi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan pada 17 Juni 2025, dan memastikan seluruh dokumen analisis telah disusun dengan baik.

“Kami juga meminta rekan-rekan analis, khususnya pada jenjang ahli muda, untuk segera merampungkan seluruh tahapan analisis terhadap perda-perda yang ditugaskan. Laporan akhir akan disusun sesuai panduan dari BPHN dan dikoordinasikan lebih lanjut untuk mendapatkan masukan dari pusat,” lanjutnya.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, menegaskan “Penguatan kapasitas Analis Hukum sangat krusial dalam memastikan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dapat mendukung pembangunan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kami mendorong seluruh jajaran untuk memanfaatkan teknologi dan bekerja dengan profesionalisme guna mempercepat dan menyempurnakan proses evaluasi.”

Rapat diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas hasil evaluasi produk hukum daerah dan memperkuat peran Analis Hukum dalam sistem pembentukan hukum nasional.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) kembali melaksanakan Rapat Harmonisasi Produk Hukum Daerah, kali ini terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Palembang tentang Penyelenggaraan Rumah Aspirasi, pada Kamis (15/5) bertempat di aula Kanwil Kemenkum Sumsel.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, yang juga bertindak sebagai Koordinator Tim Harmonisasi. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan Pemerintah Kota Palembang, yakni Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum dan HAM, Edison, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Adi Zahri, dan Ketua Tim Fasilitasi Profesi ASN, Alamsyah.

Dalam arahannya, Hendrik Pagiling menyampaikan bahwa kegiatan harmonisasi merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi Kemenkum dalam menjamin kualitas produk hukum daerah.

“Harmonisasi ini menjadi tahapan penting untuk memastikan agar rancangan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap selaras dengan sistem hukum nasional,” tegas Hendrik.

Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Palembang, Edison, menjelaskan bahwa Raperwali tentang Penyelenggaraan Rumah Aspirasi disusun sebagai wadah yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan masukan terhadap kebijakan daerah.

“Rumah Aspirasi ini diharapkan menjadi ruang dialog yang produktif antara warga dan pemerintah, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel menyampaikan bahwa secara substansi dan kewenangan pembentukan, rancangan tersebut telah memenuhi ketentuan. Namun, masih terdapat beberapa catatan teknis, terutama pada aspek penormaan dan format penulisan yang perlu disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menanggapi hal tersebut, pihak pemrakarsa menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan penyempurnaan sesuai arahan tim harmonisasi.

Sebagai penutup, rapat ditutup dengan penandatanganan draf hasil harmonisasi dan berita acara sebagai bukti pelaksanaan. Kegiatan berjalan lancar dan produktif, dengan harapan bahwa Raperwali ini nantinya dapat menjadi instrumen hukum yang mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan menggelar Rapat Harmonisasi terhadap tiga Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (15/5), bertempat di ruang rapat Kakanwil Kemenkum Sumsel.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Agato P. P. Simamora, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Hendrik Pagiling. Turut hadir Sekretaris Daerah OKI Asmar Wijaya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Inspektur Daerah, Kepala Bagian Hukum, serta perangkat daerah terkait lainnya.

Tiga rancangan yang dibahas dalam harmonisasi ini mencakup: Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKI Tahun 2025–2029; Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI.

Dalam sambutannya, Agato menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahap krusial dalam memastikan konsistensi dan kepatuhan produk hukum daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kegiatan harmonisasi ini bukan hanya rutinitas administratif, melainkan bagian penting dari penguatan sistem hukum nasional. Tujuan utamanya adalah menghasilkan regulasi daerah yang tidak hanya legal, tetapi juga efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat," tegas Agato.

Ia juga menyebutkan bahwa harmonisasi ini dilaksanakan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Sementara itu, Sekda OKI, Asmar Wijaya, menjelaskan bahwa ketiga rancangan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kerangka hukum pembangunan serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.

"Kami berkomitmen menyusun regulasi daerah yang responsif dan akuntabel. Dengan dukungan tim perancang dari Kemenkum Sumsel, kami berharap produk hukum ini dapat menjadi landasan kuat dalam perencanaan jangka menengah serta menjawab kebutuhan konkret masyarakat, terutama terkait perlindungan sosial," ujar Asmar.

Sebagai penutup, kegiatan harmonisasi ini menghasilkan sejumlah penyempurnaan teknis dan substansi yang telah disepakati bersama. Tim Pemkab OKI menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang diberikan.

Palembang, Dalam rangka mendukung Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025, Kemenkum Sumsel bergerak cepat dengan menggandeng notaris setempat pada hari ini kamis (15/05/2025).

Dalam rapat ini, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora memberikan arahan untuk membuat panduan pengisian petunjuk pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. " Segera membuat panduan pengisian petunjuk pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih seperti yang ada di lampiran Juklak Menkop No. 1 Tahun 2025 KDMP-KKMP"ujarnya.Beliau juga menambahkan "untuk membuat surat koordinasi ke Sekretaris Daerah yang mengurus tentang Koperasi".

Koperasi Desa / kelurahan Merah Putih adalah bagian dari upaya Pemerintah untuk mendorong perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Notaris Pembuat Akta Koperasi sangat mendukung kegiatan ini dan akan siap membantu membuatkan panduan pengisian petunjuk pelaksanaan pembentukan koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih seperti yang ada di lampiran Juklak Menkop No 1 Tahun 2025.

Selain itu, Agato juga mengarahkan untuk membuat form pengisi data Notaris di Wilayah Kerja Sumatera Selatan.

Turut hadir dalam kegiatan ini kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan beserta seluruh staf AHU,Helpdesk AHU, Notaris Kota Palembang, Junaidi, Notaris Kabupaten Oku Selatan, Hari, Notaris Kabupaten Ogan Ilir, Wuri.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Seleksi Internal Usulan Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring pada Senin (14/05). Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat budaya inovasi di seluruh jajaran Kemenkum, Kamis (15/5).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Rahmi Widhiyanti, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman komprehensif terkait mekanisme seleksi, kriteria penilaian, serta strategi penyusunan dan pengusulan inovasi dalam kompetisi KIPP 2025.

Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, beserta jajaran, yang mengikuti kegiatan ini melalui platform Zoom Meeting.

“Seleksi internal ini menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan semangat inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya sistem kerja yang efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” ujar Bulan Mahardika dalam pemaparannya.

Dalam sesi tanya jawab, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkumham, Rifqi Adrian Kriswanto, menyoroti potensi dari Aplikasi SIGAP-SUMSEL sebagai salah satu inovasi pelayanan publik yang menjanjikan. Meski demikian, ia menekankan perlunya peningkatan keamanan akses dan penggunaan aplikasi agar dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.

Melalui keikutsertaan aktif dalam seleksi internal ini, Kanwil Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya inovasi yang bersifat solutif, inklusif, dan berdampak langsung pada masyarakat.

Kegiatan Seleksi Internal Usulan Inovasi KIPP 2025 ini menjadi momentum penting bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkum untuk terus memperkuat budaya inovasi dalam pelayanan publik. Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai unit kerja, diharapkan akan lahir inovasi-inovasi unggulan yang tidak hanya mempercepat transformasi birokrasi, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus mengambil peran strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya.

Palembang, 15 Mei 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui JFT Penyuluh Hukum melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di SMA Methodist 1 Palembang, Kamis (15/5/2025), mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari surat permohonan Kepala Sekolah SMA Methodist 1 Palembang nomor: 066/I 11.1/SMA.M1/U/2025 perihal permohonan kegiatan workshop. Menindaklanjuti surat tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel menugaskan dua JFT Penyuluh Hukum, yakni Fitri Asnita dan Evien Elmer, untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi sekolah tersebut.

Dengan mengangkat tema "Toleransi di Tengah Kesetaraan Gender, Kebhinekaan, dan Bullying", kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai hukum sejak dini kepada pelajar. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada pentingnya sikap toleransi terhadap perbedaan suku, agama, dan ras, serta upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah.

Sebanyak 530 peserta yang terdiri dari guru dan pelajar hadir mengikuti kegiatan dengan antusias. Para penyuluh hukum tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membuka ruang dialog melalui sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para siswa menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap isu-isu yang dibahas, terutama mengenai hak dan kewajiban dalam lingkungan pendidikan yang inklusif dan aman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam membina kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda, guna menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, toleran, dan bebas dari kekerasan.

Palembang — Kementerian Hukum Republik Indonesia terus melanjutkan upaya transformasi digital dengan meluncurkan inovasi terbaru berupa Elektronik Community of Practice (CoP), sebuah platform digital kolaboratif yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi para pemangku Jabatan Fungsional. Inisiatif ini merupakan hasil gagasan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkum RI.

Acara soft launching CoP BPSDM Hukum digelar di Auditorium BPSDM, Cinere, Depok pada Kamis (15/05/2025), dan diikuti secara daring oleh Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato P P Simamora yang diwakili oleh Kadiv PPPH Hendrik Pagiling.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, menekankan pentingnya pengembangan kompetensi pegawai sebagai sebuah keharusan. Ia menyatakan bahwa platform CoP dapat menjadi wadah untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan antar anggota. Lebih dari itu, hasil diskusi di platform ini dapat diolah menjadi materi publikasi maupun buku.

“Platform CoP BPSDM Hukum dirancang untuk menjawab tantangan ASN masa kini, yang dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, namun juga mampu beradaptasi, bekerja sama, dan memiliki literasi digital. CoP menjadi ruang berbagi pengalaman, wawasan, serta solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi para pejabat fungsional lintas daerah,” terang Razilu.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menjelaskan bahwa kehadiran CoP merupakan langkah strategis untuk menjamin kualitas pelatihan dan mempercepat peningkatan kompetensi ASN melalui pembentukan budaya belajar yang kuat.

“Saya berharap agar para ASN tidak hanya menggunakan platform ini sebagai pengguna pasif, melainkan turut berperan aktif sebagai kolaborator dan agen perubahan di lingkungan kerjanya,” ujar Gusti Ayu.

CoP BPSDM Hukum tidak hanya sekadar aplikasi, melainkan sebuah gerakan untuk membangun budaya belajar yang aktif dan kolaboratif di era digital. Melalui platform ini, ASN didorong untuk berbagi pengalaman, berdiskusi, dan memperluas wawasan lintas unit maupun wilayah kerja.

Palembang, Pada hari ini Kamis (15/05/2025) Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti Rapat Koordinasi dan Penilaian Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara dan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) secara Virtual. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan dibuka langsung oleh Dirjen KI, Razilu. Beliau menjelaskan ketentuan sayembara adalah aransemen menggunakan elemen music tradisional Nusantara, menggunakan kostum kedaerahan masing-masing dan perekaman dilakukan secara langsung. Untuk kriteria penilaian dinilai dari Vokal dan pemain music termasuk penampilan maupun olah vocal. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemutaran video mars kekayaan intelektual dari berbagai daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 April. Kanwil Kemenkum Sumsel telah melaksanakan berbagai rangkaian acara dalam rangka memeriahkan Hari Kekayaan Intelektual di antaranya membuka layanan kekayaan intelektual di pusat perbelanjaan di kota Palembang yaitu di PTC Mall dan di Palembang Icon Mall pada tanggal 26 April 2025 lalu, kemudian mengikuti sayembara apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara dan Kawasan Berbasis kekayaan Intelektual, melakukan pengawasan dan pemantauan : Re-sertifikasi pusat perbelanjaan dan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan berbasis KI di Sumsel utk Januari-April 2025 telah dilakukan sebanyak 10 dan telah diterbitkan Sertifikatnya oleh DJKI dengan rincian :
a. Re- Sertifikasi 2 Mall : Palembang Indah Mall dan Palembang Squer.
b. Sertifikasi Mall 5 : Palembang Trade Center, Palembang Indah Mall, Transmart, OPI Mall Banyuasin dan Lippo Plaza Lubuklinggau.
c. Pusat Perbelanjaan Perorangan ada 3 : Toko Etnik Nusantara (Etnira), Griya Tuan Kentang dan KCHaris Jaya yang penyerahan sertifikatnya akan direncanakan pada bulan Juni 2025 serta kegiatan Pengawasan IndiGeo Terdaftar di Sumsel akan dimulai tgl 15 Mei 2025 sampai bulan Juli 2025.

Selain sayembara aransemen, rapat ini juga membahas Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI). Dalam sesi ini, Razilu juga menjelaskan bahwa KBKI harus memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu memiliki potensi kekayaan intelektual yang dapat dikembangkan, berkontribusi terhadap penguatan ekonomi berbasis kekayaan intelektual, serta memiliki keberlanjutan dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora menyampaikan dukungannya untuk kegiatan ini. “kekayaan intelektual tidak hanya memberikan pelindungan hukumnya, tetapi juga tentang merayakan kreativitas dan identitas budaya bangsa.

Palembang – Dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) bersama Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penguatan kepada Sekretariat Wilayah IRH, serta Pendampingan Assessment dan Pemenuhan Data Dukung IRH kepada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sekretariat IRH di wilayah serta memastikan bahwa pemerintah daerah memahami dan mampu memenuhi indikator-indikator IRH secara tepat dan terukur.

Sebagai narasumber, Nizar Apriansyah selaku Analis Kebijakan Madya BSK Kemenkum RI, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan reformasi hukum. Ia juga memberikan pendampingan langsung kepada peserta terkait mekanisme pengisian dan verifikasi data dukung IRH.

Turut mendampingi dalam kegiatan ini dari BSK Kemenkum RI adalah: Yudhy Chaerudin – Analis Kebijakan Muda dan Andana Wiyaka Putra – Analis Kebijakan Pertama.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel. Hendrik Pagiling, mengungkapkan bahwa Sumatera Selatan, sebagai provinsi yang luas dan beragam, sangat membutuhkan penguatan agar seluruh pemerintah daerah memiliki kesiapan yang sama dalam pelaksanaan IRH.

“Pembinaan ini sangat penting agar daerah memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang IRH dan tidak tertinggal dalam proses reformasi hukum nasional,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan ini dan berharap pembinaan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan indeks IRH di Sumsel.

“Kami berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan IRH di daerah. Dengan adanya pendampingan dari BSK, kami yakin kualitas pemenuhan data dan pelaporan dari daerah akan semakin baik,” ungkap Agato.

Turut hadir dalam kegiatan perwakilan dari Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Bagian Hukum Kota Palembang . Mereka mendapatkan arahan teknis serta sesi konsultasi langsung terkait pemenuhan data dukung IRH.

Melalui kegiatan ini, diharapkan proses pengisian dan verifikasi data IRH di seluruh wilayah Sumatera Selatan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Kemenkum RI.

Palembang, Dalam rangka membahas evaluasi dan persiapan kegiatan, Kanwil Kemenkum Sumsel menggelar rapat pada hari Rabu (15/05/2025). Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni diikuti oleh JFT Analis Kekayaan Intelektual, Yulkhaidir, M.Ferdi, Dio Gestianda, Analis Hukum, Riyan Citra, JFU Yogi Prasetyo, Sintya Wuty, Suaibatul, Edo Wiandra, Helpdesk KI, Syafira dan Syawal.

Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni mengevaluasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan pemenuhan data dukung target kinerja baik di bidang pelayanan maupun penegakan KI. Selain itu, Yenni juga membahas tentang persiapan kegiatan di bidang kekayaan intelektual yang akan diselenggarakan di bulan Mei dan Juni mendatang. Yenni mengharapkan “untuk dipersiapkan secara lebih matang dan tim panitia untuk saling bekerja sama agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancer”.

Yenni juga menambahkan pengawasan dan pemantauan: Re-sertifikasi pusat perbelanjaan dan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan berbasis KI di Sumsel utk Januari-April 2025 telah dilakukan sebanyak 10 dan telah diterbitkan Sertifikatnya oleh DJKI dengan rincian :
a. Re- Sertifikasi 2 Mall : Palembang Indah Mall dan Palembang Squer.
b. Sertifikasi Mall 5 : Palembang Trade Center, Palembang Indah Mall, Transmart, OPI Mall Banyuasin dan Lippo Plaza Lubuklinggau.
c. Pusat Perbelanjaan Perorangan ada 3 : Toko Etnik Nusantara (Etnira), Griya Tuan Kentang dan KCHaris Jaya yang penyerahan sertifikatnya akan direncanakan pada bulan Juni 2025 serta kegiatan Pengawasan IndiGeo Terdaftar di Sumsel akan dimulai tgl 15 Mei 2025 sampai bulan Juli 2025.

Rapat ini juga membahas untuk Kolaborasi dengan Stakeholder, Yenni menekankan untuk menggiatkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti perguruan tinggi, UMKM dan instansi pemerintah lainnya dalam rangka mendorong pendaftaran KI yang berimplikasi terhadap peningkatan PNBP. Sedangkan Peningkatan Layanan: dengan memberikan layanan KI yang lebih berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora mengungkapkan “agar semua kegiatan baik yang akan berlangsung maupun yang telah dilaksanakan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dengan atasan masing-masing dan Tim panitia agar kegiatan dapat terlaksana dengan lancar”.