Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Wilayah 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (11/05/2026).
Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) ini turut didampingi oleh Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Heny Widyawati, kemudian secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal.
Dalam sambutannya, disampaikan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan langkah strategis untuk menghasilkan kebijakan publik yang adaptif, berkualitas, dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh sejumlah narasumber yang menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik berfokus pada upaya menciptakan pengetahuan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pengetahuan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan baru yang efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta tampak antusias berdiskusi dan menggali pemahaman lebih mendalam terkait strategi penyusunan analisis kebijakan yang komprehensif dan berbasis data.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam kesempatan terpisah menyampaikan apresiasinya atas konsistensi Tim BSK Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mengikuti forum penguatan kapasitas analis kebijakan di berbagai wilayah.
“Peningkatan kualitas analis kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang tepat sasaran, responsif, dan berdampak nyata. Kompetensi ini harus terus diasah agar mampu menghadirkan solusi kebijakan yang relevan bagi masyarakat,” ujar Kakanwil.
Kegiatan ditutup dengan closing statement dari para narasumber yang menegaskan pentingnya kolaborasi, peningkatan kapasitas, serta penguatan budaya analisis berbasis bukti dalam mendukung tata kelola kebijakan publik yang berkualitas.
