Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang pada Selasa (05/05/2026) dalam rangka mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di bidang Kekayaan Intelektual (KI) serta pembaruan kerja sama kelembagaan.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, didampingi Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, bersama tim.

Dalam pertemuan dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, rombongan Kanwil Kemenkum Sumsel disambut langsung oleh Kepala Biro Hukum, Dedi Harapan. Dalam koordinasi tersebut dibahas rencana pembentukan Perda terkait pelindungan kekayaan intelektual serta pembaruan nota kesepahaman (MoU) antara kedua instansi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik inisiatif tersebut dan menyampaikan bahwa usulan pembentukan Perda KI akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk kemungkinan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dengan memperhatikan ketentuan dan regulasi yang ada.

Selanjutnya, koordinasi dilakukan dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Palembang yang diterima oleh Kepala Bagian Hukum, Imam. Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel menyampaikan pentingnya pembentukan Perda KI sebagai langkah strategis dalam memberikan pelindungan terhadap potensi kekayaan intelektual daerah.

Pemerintah Kota Palembang menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan seperti efisiensi anggaran yang menjadi pertimbangan dalam proses pembentukan Perda. Namun demikian, pihak pemerintah kota tetap berkomitmen untuk mendorong inisiatif tersebut melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kemenkum Sumsel dalam memperkuat regulasi daerah di bidang kekayaan intelektual serta meningkatkan kesadaran dan pelindungan terhadap potensi lokal yang dimiliki daerah.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa pembentukan regulasi di bidang kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pembentukan Perda di bidang kekayaan intelektual menjadi penting untuk memberikan pelindungan hukum sekaligus mendorong pengembangan potensi daerah. Sinergi antara Kemenkum dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan,” ujar Maju.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif dan pembangunan daerah di Sumatera Selatan.

Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk) bertema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah” yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (05/05/2026).

Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) dan turut didampingi oleh Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun. Forum ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dan dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha.

Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Yogi Suwarno yang mengulas pengantar analisis kebijakan publik. Materi kemudian dilanjutkan oleh Zahran Mabrukah terkait penyusunan policy brief sebagai instrumen penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa kebijakan publik yang berkualitas harus mampu menghasilkan dampak nyata, memberikan nilai kemanfaatan, serta menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien melalui proses analisis yang sistematis dan berbasis bukti.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi dan memperdalam pemahaman terkait penerapan siklus analisis kebijakan di wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa penguatan peran analis kebijakan menjadi langkah strategis dalam mendukung kualitas kebijakan publik.

“Analis kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan berbasis data, terukur, dan berdampak nyata. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap siklus analisis kebijakan harus terus diperkuat,” ujar Kakanwil.

Kegiatan ditutup dengan closing statement dari para narasumber yang menegaskan pentingnya kolaborasi, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan turut berpartisipasi dalam Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum melalui Balai Pelatihan Hukum Batam. Kegiatan ini dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh dan dibuka pada Selasa (5/5/2026) melalui Zoom Meeting.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, hadir mengikuti kegiatan pembukaan secara virtual bersama para peserta dari berbagai wilayah. Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sumsel menjadi bagian dari komitmen dalam meningkatkan kapasitas aparatur hukum di daerah, khususnya dalam proses pembentukan regulasi yang berkualitas.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan kapasitas penyusun regulasi merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi hukum dan pembangunan SDM nasional. Ia menekankan pentingnya menghasilkan peraturan perundang-undangan yang adaptif, sistematis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelatihan ini diikuti oleh 40 aparatur sipil negara bidang hukum dari wilayah kerja Balai Pelatihan Hukum Batam, termasuk dari Sumatera Selatan, dan dilaksanakan selama 11 hari dengan total 62 jam pelajaran. Materi yang diberikan mencakup pemahaman konseptual hingga praktik penyusunan regulasi, dengan fasilitator dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Kepala Balai Pelatihan Hukum Batam, Ivansyah Indra Zainal, menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menyusun peraturan yang selaras dengan kebutuhan kebijakan yang terus berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Maju Amintas Siburian menyampaikan bahwa keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas produk hukum di daerah. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum, sehingga dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya berkualitas dan harmonis, tetapi juga implementatif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Maju.

Prabumulih — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum terus mendorong penguatan legalitas pelaku usaha mikro dan kecil melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi layanan Perseroan Perorangan di Kota Prabumulih, Senin (04/05/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih ini diikuti oleh Tim Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sumsel. Tim disambut langsung oleh jajaran perangkat daerah, di antaranya Kepala Bidang UMK Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih serta Penyuluh Perindustrian Ahli Madya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.

Pertemuan berlangsung interaktif dengan fokus pada upaya peningkatan kapasitas dan legalitas UMKM di wilayah Kota Prabumulih. Dalam kesempatan tersebut, Tim Pelayanan AHU menyampaikan bahwa layanan Perseroan Perorangan merupakan bentuk kemudahan berusaha yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM.

Pendirian badan usaha ini dapat dilakukan secara cepat dan sederhana hanya dengan melengkapi dokumen dasar seperti KTP, NPWP, email, dan nomor telepon, dengan estimasi waktu proses sekitar 20 menit. Hal ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk segera memiliki legalitas usaha yang sah.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mendorong UMKM agar naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah daerah menyambut baik upaya tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam peningkatan kualitas UMKM di wilayah Kota Prabumulih.

Diskusi juga membahas berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri kecil menengah (IKM), termasuk kewajiban pelaporan serta aspek pengelolaan keuangan dalam Perseroan Perorangan. Tim AHU menjelaskan bahwa pelaporan keuangan dapat dilakukan melalui akun Perseroan Perorangan dengan skema pajak sebesar 0,5% dari laba bersih.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memperluas akses legalitas usaha bagi masyarakat.

“Perseroan Perorangan adalah solusi nyata bagi pelaku UMKM untuk memiliki badan usaha yang sah dengan proses yang mudah dan cepat. Kami ingin memastikan bahwa pelaku usaha di daerah, termasuk di Prabumulih, dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan daya saing usahanya,” ujar Maju.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara Kanwil, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang terdorong untuk memiliki legalitas usaha sehingga mampu berkembang secara profesional serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Uji Publik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Senin (04/05/2026), bertempat di Ruang Divisi Pelayanan Hukum.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, bersama jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan tim kerja terkait. Uji publik mengangkat tema “Pembaharuan Hukum Hak Cipta: Ciptaan Berbasis Kecerdasan Artificial, Penguatan Hak Moral dan Hak Ekonomi, Tanggung Jawab Platform Digital, serta Reformasi Pengelolaan dan Kelembagaan Royalti Menuju Sistem Hak Cipta yang Transparan dan Berkeadilan”.

Kegiatan dibuka oleh Hermansyah Siregar serta menghadirkan sambutan dari Dhahana Putra yang menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme meaningful participation.

Dalam pemaparan materi, para narasumber menjelaskan arah pembaruan regulasi hak cipta yang mencakup reformasi kelembagaan dan sistem royalti nasional, termasuk rencana transformasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi Komisi Manajemen Kolektif Nasional (KMKN). Selain itu, akan diterapkan Sistem Informasi Lisensi Musik dan Pengelolaan Data Layanan Musik (SILM-PDLM) sebagai sistem nasional tunggal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan royalti.

RUU Hak Cipta juga mengakomodasi perkembangan teknologi digital dengan memberikan pengaturan terhadap aset digital seperti NFT dan karya berbasis kecerdasan buatan (AI). Dalam rancangan tersebut ditegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa keterlibatan manusia tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Selain itu, platform digital diwajibkan memiliki tanggung jawab dalam mencegah penyebaran konten yang melanggar melalui mekanisme notice and takedown.

Penguatan sektor ekonomi kreatif juga menjadi perhatian utama melalui pengaturan hak reversi, resale rights, serta publisher rights, yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan nilai ekonomi yang lebih adil bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif.

Dalam aspek penegakan hukum, RUU ini memperkenalkan mekanisme percepatan penanganan perkara melalui penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga, serta modernisasi sistem pengelolaan royalti berbasis metadata global dan teknologi digital.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil dalam uji publik ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung lahirnya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

“RUU Hak Cipta ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan era digital, khususnya terkait perlindungan karya berbasis teknologi dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Kami di wilayah siap mendukung implementasi kebijakan ini agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Maju.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan kekayaan intelektual yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dapat memperkaya substansi RUU Hak Cipta sehingga mampu menjawab kebutuhan hukum yang dinamis di tengah perkembangan teknologi dan industri kreatif.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) terus memperkuat kesiapan jajaran pejabat fungsionalnya dalam menghadapi tantangan birokrasi tahun 2026. Hal ini ditegaskan melalui keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam Rapat Koordinasi Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum yang digelar secara virtual, Senin (4/5).

Mewakili Kepala Kantor Wilayah, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, beserta jajaran terkait. Rapat yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi mengenai standar penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum.

Dalam rapat tersebut, BPSDM Hukum memaparkan mekanisme dan teknis evaluasi yang akan dijalani oleh para pemangku jabatan fungsional. Fokus utama koordinasi ini meliputi pemetaan keahlian, standardisasi indikator penilaian, serta kesiapan infrastruktur digital pendukung ujian.

Sesuai dengan agenda yang ditetapkan, pelaksanaan penilaian kompetensi bagi Analis Hukum dan Penyuluh Hukum akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 Mei 2026 menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPSDM Hukum.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian di kesempatan terpisah menekankan bahwa koordinasi ini sangat krusial bagi wilayah. Melalui penilaian yang terukur, diharapkan setiap Analis Hukum dan Penyuluh Hukum di Sumatera Selatan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini.

"Kami berkomitmen penuh mendukung program BPSDM Hukum. Penilaian kompetensi ini adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa setiap personel Kemenkum di Sumsel memiliki profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugas-tugas substantifnya," tegasnya di sela-sela kegiatan.

Melalui partisipasi dalam rakor ini, Kanwil Kemenkum Sumsel memastikan seluruh tahapan persiapan menuju tanggal 11-13 Mei mendatang berjalan lancar, demi mewujudkan insan pengayoman yang semakin berintegritas dan ahli di bidangnya.

Palembang — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menghadiri kegiatan pengangkatan advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang yang dirangkaikan dengan sosialisasi KUHAP dan KUHP baru, Senin (04/05/2026), bertempat di Beston Hotel Palembang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Otto Hasibuan selaku Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang juga menjabat sebagai Ketua PERADI.

Prosesi pengangkatan dan pengucapan sumpah advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dipimpin langsung oleh Otto Hasibuan selaku Ketua PERADI.

Setelah prosesi sumpah, dilakukan penyerahan sertifikat advokat kepada para peserta yang telah resmi diangkat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan sekaligus sosialisasi terkait KUHAP dan KUHP baru, yang menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta kepatuhan terhadap kode etik dalam menjalankan profesi advokat.

Dalam kesempatan tersebut, Maju Amintas Siburian menegaskan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum sehingga dituntut untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

“Pengangkatan advokat ini bukan hanya seremoni, tetapi awal dari tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi terbaru seperti KUHP dan KUHAP menjadi sangat penting agar advokat mampu beradaptasi dengan dinamika hukum yang terus berkembang,” ujar Maju.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran advokat yang kompeten dan berintegritas akan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para advokat yang baru diangkat dapat menjalankan tugasnya secara profesional serta berperan aktif dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penguatan legalitas usaha. Divisi Pelayanan Hukum melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan koordinasi dan sosialisasi layanan Perseroan Perorangan di Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (4/5).

Kedatangan tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Gunawan, disambut hangat oleh Kepala Bidang UMKM, Maya Mirwana, dan Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Muhammad Ruslan. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk mensinergikan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kemenkum Sumsel dalam mendorong UMKM di wilayah Bumi Bende Seguguk agar mampu "Naik Kelas" dan memiliki daya saing tinggi melalui status badan hukum.

Kepala Bidang Pelayanan AHU Gunawan menjelaskan, Perseroan Perorangan merupakan solusi bagi para pelaku usaha kecil untuk memisahkan kekayaan pribadi dengan aset perusahaan. Dengan kemudahan syarat yang hanya memerlukan KTP, NPWP, email, dan nomor ponsel, proses pendirian badan hukum ini sangat singkat, yakni hanya memakan waktu kurang lebih 20 menit melalui sistem digital yang terintegrasi.

“Status badan hukum sangat penting bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan perbankan dan memperluas jaringan pasar. Melalui kolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM OKI, kami ingin memastikan kemudahan birokrasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga UMKM lokal dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis yang profesional,” ujar Gunawan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian juga menambahkan bahwa sinergi lintas instansi ini membuahkan hasil nyata dengan langsung diterbitkannya dua sertifikat pendirian entitas baru, yakni PT Trie Anita Dua Putra dan PT Kelempang Lembut Cek Sinta. Kakanwil berharap langkah ini menjadi pemantik bagi ribuan UMKM lainnya di OKI untuk segera melegalkan usahanya. "Kemenkum Sumsel siap hadir menjadi pendamping bagi pelaku usaha. Kami mengapresiasi dukungan Pemkab OKI, dan dengan kolaborasi yang konsisten, kita optimis UMKM di Sumatera Selatan akan semakin tangguh dan kompetitif," pungkas Maju Amintas Siburian.

Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Policy Talk: Mewujudkan Kebijakan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (04/05/2026).

Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) ini turut didampingi oleh Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas analis kebijakan dalam mendukung kualitas kebijakan publik di daerah.

Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, yang mengulas peran Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam mendukung perumusan kebijakan di wilayah. Dalam paparannya, ditegaskan bahwa kebijakan yang berkualitas lahir dari proses yang baik, analisis yang mendalam, serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Materi berikutnya disampaikan oleh Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, yang menjelaskan dasar dan kerangka berpikir analisis kebijakan. Ia menekankan bahwa keputusan publik akan lebih efektif apabila didasarkan pada bukti, seperti hasil penelitian, data statistik, evaluasi program, maupun praktik terbaik yang telah terbukti berhasil.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi serta memperdalam pemahaman terkait analisis kebijakan berbasis bukti.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kebijakan.

“Penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, berbasis data, dan berdampak nyata. Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kompetensi serta mengedepankan pendekatan evidence-based policy,” ujar Kakanwil.

Kegiatan ditutup dengan closing statement dari para narasumber yang menegaskan pentingnya kolaborasi, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan data dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen memperkuat pelindungan kekayaan intelektual sebagai penggerak ekonomi daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, hadir sebagai narasumber dalam diskusi sinergi ekosistem kopi yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Swarna Dwipa Palembang ini mengangkat tema "Pengembangan Ekosistem Perdagangan Kopi Melalui Optimalisasi Sistem Resi Gudang, Penguatan Indikasi Geografis, dan Sistem Monitoring Berbasis IT", Kamis (30/4). Acara yang diikuti oleh 50 peserta dari berbagai sektor ini dibuka secara resmi oleh Ketua Kadin Provinsi Sumatera Selatan, H. Affandi Udji, dengan tujuan memperkuat posisi kopi Sumatera Selatan di pasar global.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha menjelaskan, peran Indikasi Geografis (IG) sangat vital dalam meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, khususnya Kopi Robusta Pagar Alam. Sejak memperoleh sertifikat IG dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tahun 2024, lanjutnya, telah terjadi dampak nyata terhadap kesejahteraan petani karena mutu dan kualitas produk telah diakui sebagai kategori kopi premium yang terstandarisasi.

“Sertifikat Indikasi Geografis memberikan jaminan keaslian dan kualitas yang tidak diragukan lagi. Saat ini, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Pagar Alam bahkan telah berhasil menembus pasar internasional dengan melakukan ekspor ke Malaysia dan Australia. Hal ini membuktikan bahwa pelindungan kekayaan intelektual adalah kunci bagi produk lokal untuk bersaing di level dunia,” pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian juga menambahkan bahwa sinergi lintas sektoral antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk membangun ekosistem perdagangan yang tangguh. Kakanwil berharap kolaborasi ini, yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Kadin Sumsel dan Pemkot Pagar Alam, dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengoptimalkan potensi daerah. "Kemenkum Sumsel siap mengawal aspek legalitas dan perlindungan produk unggulan lainnya, sehingga kekayaan alam Sumatera Selatan memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat," pungkas Maju Amintas Siburian.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melaksanakan apel pagi pegawai pada Senin (04/05/2026) di lapangan Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel. Apel tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan, selaku pembina apel dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai.

Dalam amanatnya, Gunawan menekankan pentingnya komitmen bersama dalam melaksanakan rencana kerja dan rencana aksi yang telah disusun. Ia mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga semangat kerja, meningkatkan koordinasi, serta memastikan setiap program dapat berjalan secara optimal.

“Rencana kerja dan rencana aksi yang telah disusun merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas kita. Oleh karena itu, mari kita dukung dan laksanakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal,” ujar Gunawan.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan rencana aksi di masing-masing divisi perlu dilakukan secara konsisten dan terarah. Sinergi antarbagian menjadi kunci penting agar setiap program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata, baik bagi organisasi maupun masyarakat.

Apel pagi berlangsung dengan tertib dan khidmat, serta menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh konsistensi dalam pelaksanaan rencana kerja serta sinergi antarpegawai.

“Pelaksanaan rencana kerja yang terarah dan didukung oleh kolaborasi yang kuat akan mendorong peningkatan kinerja organisasi. Kami berharap seluruh jajaran terus menjaga komitmen dan memberikan kontribusi terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Maju.

Melalui kegiatan apel pagi ini, Kemenkum Sumsel terus meneguhkan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, demi memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) memfasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Songket Palembang pada Kamis (30/04/2026) di Ruang Divisi Pelayanan Hukum.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi antara Kanwil Kemenkum Sumsel dengan Bappedalitbang Kota Palembang dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap salah satu produk unggulan daerah. Tim Bidang Pelayanan KI yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, bersama jajaran turut memberikan pendampingan dalam proses pengajuan tersebut.

Pihak Bappedalitbang Kota Palembang menyampaikan bahwa proses penyusunan dokumen persyaratan telah dilakukan secara matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Songket Palembang. Proses ini juga telah melalui pendampingan intensif dari Kanwil Kemenkum Sumsel selama lebih dari satu tahun.

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan, proses pendaftaran Indikasi Geografis Songket Palembang berhasil dilaksanakan sebagai bagian dari upaya strategis dalam melindungi identitas dan kualitas khas produk daerah.

Pendaftaran ini menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi Songket Palembang sebagai warisan budaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis, diharapkan Songket Palembang dapat lebih dikenal luas serta memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar nasional maupun internasional.

Hingga saat ini, Sumatera Selatan telah memiliki sejumlah produk yang telah memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, yang mencerminkan kekayaan potensi daerah di bidang kekayaan intelektual.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap produk khas daerah merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya.

“Pendaftaran Indikasi Geografis bukan hanya tentang perlindungan hukum, tetapi juga upaya untuk menjaga nilai budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap Songket Palembang dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang luas,” ujar Maju.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi kreatif melalui perlindungan kekayaan intelektual di daerah.