Palembang— Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) melaksanakan rapat harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) untuk membahas dua rancangan peraturan bupati yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik, Kamis (7/8).

Rapat yang digelar di kantor Aula Kanwil tersebut membahas Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU Tahun 2025–2029 serta Raperbup Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten OKU, Luqmanul Hakim, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah OKU, Eka Meirwanza. Acara dibuka dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling.

Dalam pemaparannya, pihak Pemerintah Kabupaten OKU menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis untuk arah pembangunan daerah lima tahun mendatang. Sedangkan perubahan peraturan terkait remunerasi BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo bertujuan menyesuaikan kebijakan pengelolaan layanan kesehatan dan keuangan rumah sakit sesuai dinamika kebutuhan.

Tim harmonisasi Kanwil Kemenkum Sumsel melakukan kajian mendalam terhadap substansi, rumusan, dan teknik penyusunan Raperbup tersebut. Hasil telaah menunjukkan bahwa kedua rancangan peraturan telah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun putusan pengadilan.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian menyatakan, “Harmonisasi peraturan daerah merupakan langkah penting untuk memastikan produk hukum daerah kuat secara yuridis dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Kami berharap Raperbup yang telah harmonisasi ini dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten OKU.”

Palembang — Langkah serius Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam memperkuat landasan hukum kebijakan daerah mendapat dukungan penuh dari Kanwil Kemenkum Sumsel. Melalui rapat harmonisasi, tiga rancangan peraturan bupati dibedah bersama untuk memastikan kesesuaian substansi, bahasa hukum, dan teknik penyusunan.

Kegiatan yang digelar di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel pada Kamis (7/8) ini dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Yenni Nopriani, bersama Asisten II Pemkab PALI, Rizal Pahlevi. Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, yang mewakili Kakanwil Kemenkum Sumsel.

Dalam pemaparannya, perwakilan Pemkab PALI menyampaikan urgensi pembentukan Raperbup tentang Subsidi Pasar Murah, Raperbup tentang Jadwal Retensi Arsip, dan Raperbup tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa. Ketiganya dinilai penting untuk mendukung kelancaran program dan pengelolaan pemerintahan di daerah.

Tim harmonisasi Kanwil Kemenkum Sumsel kemudian menelaah isi, rumusan, dan teknik penulisan ketiga rancangan. Hasil kajian menunjukkan tidak ada pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun putusan pengadilan. Namun, beberapa perbaikan teknis diperlukan agar penulisannya sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian dalam keterangannya, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam memastikan kualitas produk hukum. “Harmonisasi ini bukan sekadar memenuhi prosedur, tetapi memastikan setiap kebijakan memiliki kekuatan hukum yang jelas, konsisten, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dengan selesainya harmonisasi ini, diharapkan ketiga Raperbup dapat segera ditetapkan dan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten PALI.

Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum menerima kunjungan dari manajemen Noah Billiar pada Kamis, 7 Agustus 2025. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Divisi Pelayanan Hukum ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait mekanisme pembayaran royalti atas pemutaran lagu atau musik di tempat usaha hiburan.

Kunjungan ini diwakili oleh Bapak Kiki dan Bapak Albert, mewakili Owner Noah Billiar, Bapak Benni Batubara. Mereka disambut langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, beserta jajaran.

Manajemen Noah Billiar menyampaikan bahwa pihaknya telah menghentikan pemutaran musik di tempat usaha selama tiga hari terakhir guna menghindari potensi pelanggaran hak cipta, seiring dengan maraknya pengenaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) kepada pelaku usaha. Namun, langkah ini berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pengunjung.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti atas lagu dan/atau musik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Besaran tarif royalti ditentukan berdasarkan kategori jenis usaha, di antaranya Restoran/Kafe sebesar Rp120.000 per kursi per tahun, Pub/Bar/Distro sebesar Rp360.000 per meter persegi per tahun, Diskotik/Klub Malam sebesar Rp430.000 per meter persegi per tahun, dan Tempat Karaoke, tarif disesuaikan dengan jenis karaoke dan jumlah ruangan (room).

Dijelaskan pula bahwa proses pembayaran royalti dapat dilakukan secara daring. Pelaku usaha cukup mengisi formulir aplikasi dan mengirimkannya ke email LMK terkait. Setelah diverifikasi, pelaku usaha akan menerima kode billing untuk kemudian dilakukan pembayaran melalui bank.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam memberikan edukasi, fasilitasi, dan pendampingan hukum bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, agar memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi atas dua Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedua rancangan tersebut yaitu Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kamis (7/8).

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, selaku Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Pemerintah Kabupaten OKI memaparkan latar belakang dan urgensi pembentukan kedua rancangan peraturan dimaksud. Turut hadir dalam rapat perwakilan dari Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, BKPSDM, BPKAD, Bappeda, dan Inspektorat Kabupaten OKI.

Tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel menyampaikan hasil harmonisasi dengan fokus pada penyempurnaan substansi, rumusan norma, dan teknik penyusunan peraturan. Tim menyatakan bahwa secara kewenangan dan materi muatan, kedua rancangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa hal yang perlu disempurnakan dari sisi teknik penulisan, khususnya agar sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Pihak Pemerintah Kabupaten OKI menyambut baik hasil pembahasan dan menyatakan kesediaan untuk segera melakukan perbaikan draf sesuai catatan dan masukan yang diberikan oleh tim perancang.

Dalam keterangannya, Hendrik Pagiling menyatakan bahwa Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra strategis dalam mendukung proses legislasi yang berkualitas di daerah.

“Melalui proses harmonisasi ini, kami memastikan bahwa setiap regulasi yang disusun tidak hanya taat asas, tetapi juga memenuhi standar sistematika dan teknik peraturan perundang-undangan yang baik. Sinergi ini merupakan bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, draf hasil harmonisasi dicetak rangkap dua, diparaf oleh masing-masing pihak, dan dilakukan serah terima berita acara sebagai tanda bahwa proses harmonisasi telah dilaksanakan dan disepakati.

Palembang, 7 Agustus 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, melakukan audiensi dengan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan, Arios Saplis, pada Kamis (7/8) di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

Pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk mempererat sinergi antara dua lembaga dalam mendukung program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Sumatera Selatan, khususnya dalam aspek regulasi, edukasi hukum, serta penguatan data kependudukan.

Dalam audiensi tersebut, Maju Amintas Siburian yang didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti menyampaikan komitmen Kementerian Hukum untuk mendukung program BKKBN melalui fasilitasi penyusunan regulasi daerah, harmonisasi kebijakan, hingga penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait isu-isu kependudukan, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga.

"Kami siap berkolaborasi, terutama dalam penyelarasan kebijakan daerah agar program-program BKKBN dapat berjalan efektif dan berdampak langsung ke masyarakat," ujar Siburian.

Sementara itu, Arios Saplis menyampaikan harapannya agar kerja sama yang lebih konkret dapat segera terjalin, khususnya dalam menghadapi tantangan pengendalian angka kelahiran, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas keluarga di Sumsel.

“Peran Kementerian Hukum sangat strategis dalam aspek regulasi dan pembinaan hukum. Kami berharap dukungan dari Kanwil bisa memperkuat ekosistem kerja kami, termasuk dalam pelibatan masyarakat melalui kader dan penyuluh hukum," kata Arios.

Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan penyusunan nota kesepahaman serta pelaksanaan program bersama di tingkat kabupaten/kota. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan keluarga yang berkualitas dan berketahanan.

Palembang — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengadakan audiensi bersama General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Kamis (7/8). Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan yang telah terjalin baik antara kedua lembaga, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan di Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil menyampaikan penghargaan atas dukungan yang selama ini diberikan oleh pihak Angkasa Pura II, terutama dalam hal pemanfaatan fasilitas bandara. Ia menekankan bahwa kemudahan tersebut sangat membantu kelancaran mobilitas pejabat Kementerian Hukum, khususnya saat menerima kunjungan kerja dari tingkat pusat.

“Kami sangat menghargai kerja sama dan fleksibilitas yang diberikan PT Angkasa Pura II. Fasilitas yang disediakan sangat menunjang kami dalam menjalankan tugas, khususnya saat menyambut kedatangan pimpinan pusat ke wilayah ini,” ujar Maju Amintas Siburian.

General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, R. Iwan Winaya Mahdar, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah, termasuk Kementerian Hukum. “Kami menyambut baik sinergi yang telah terjalin dan siap memberikan dukungan optimal melalui pelayanan bandara serta koordinasi yang terus terjaga,” ungkapnya.

Diharapkan, pertemuan ini semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan PT Angkasa Pura II. Sinergi yang erat ini menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan serta peningkatan kualitas layanan publik di Sumatera Selatan.

Turut hadir pada audiensi tersebut diantaranya, yaitu: Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sumsel Bulan Mahardika Subekti, Airport Technical Division Head Tri Baktiono, dan BranchCommunication & CSR Dept Head Niki herliyanti.

Palembang — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan melaksanakan rapat harmonisasi 23 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) sebagai bentuk komitmen dalam penataan wilayah administrasi desa dan penguatan tata kelola keuangan daerah. Kegiatan ini difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, dan dilaksanakan di Aula Musi, pada Rabu (6/8).

Dari 23 Raperbup yang dibahas, 22 di antaranya mengatur tentang penegasan batas wilayah desa di Kecamatan Buay Pemaca, sementara 1 lainnya berkaitan dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat.

Rapat dibuka oleh Zainul Arifin, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, mewakili Kepala Kantor Wilayah. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Selatan, Yusrinawaty, memaparkan filosofi, latar belakang, serta urgensi pembentukan peraturan dimaksud

“Penetapan batas desa merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan, pemetaan kewenangan desa, dan kejelasan pelayanan publik. Sedangkan pengelolaan BLUD perlu diatur agar mampu mendukung pelayanan kesehatan yang fleksibel dan akuntabel,” terang Yusrinawaty.

Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, Rina Anita, dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Devianto Saputra, sebagai perwakilan dari dinas teknis terkait.

Dalam pernyataan terpisah, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasinya atas keseriusan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dalam mengupayakan kejelasan hukum wilayah desa dan peningkatan tata kelola pelayanan publik.

“Kami sangat mengapresiasi langkah progresif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan. Penataan batas desa dan penguatan pengelolaan keuangan BLUD ini bukan hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang tertib dan akuntabel,” ujar Maju.

Beliau juga menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan senantiasa siap mendampingi dan memfasilitasi proses pembentukan peraturan daerah secara teknis dan substansial, sebagai bagian dari upaya menjaga harmonisasi norma hukum di seluruh wilayah provinsi.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempertegas peran strategis Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam pembinaan hukum dan penguatan sistem regulasi yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar rapat harmonisasi terhadap lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan penguatan regulasi di tingkat daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, Rabu (6/8).

Rapat yang berlangsung di Aula Musi Kanwil tersebut membahas lima rancangan peraturan yang terdiri dari: Raperbup tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; Raperbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Raperbup tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; Raperbup tentang Standar Biaya Umum; serta Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Dalam sambutannya, Hendrik menyampaikan bahwa harmonisasi regulasi daerah bukan semata tahapan prosedural, melainkan bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkualitas di daerah.

“Harmonisasi ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional kami untuk memastikan bahwa seluruh peraturan daerah selaras dengan sistem hukum nasional, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan,” ujar Hendrik.

Rapat turut dihadiri oleh pejabat dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, termasuk Asisten Bidang Pemerintahan Umum, unsur DPRD, serta perwakilan dari berbagai dinas teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Bappeda, Dinas Perpustakaan, dan BPKAD. Pemaparan awal disampaikan oleh Elvis Rusdy, Asisten Bidang Pemerintahan Umum Kabupaten Ogan Ilir, yang menjelaskan konteks penyusunan dan tujuan pengajuan harmonisasi atas masing-masing rancangan peraturan tersebut.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan kembali perannya dalam membina dan memastikan kualitas produk hukum di daerah. Sinergi yang terbangun antara instansi pusat dan daerah menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang taat hukum, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Palembang, 6 Agustus 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menghadiri Rapat Paripurna XVII dan XVIII yang digelar oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kakanwil Kemenkum Sumsel diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling.

Rapat ini membahas dua agenda utama. Pertama, penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kedua, penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Panitia Khusus (Pansus) terhadap tiga Raperda Provinsi Sumatera Selatan.

Acara dibuka oleh pimpinan rapat, yakni Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan dilanjutkan dengan laporan dari Sekretaris Dewan. Setelahnya, dilakukan permintaan persetujuan secara lisan dari anggota DPRD, pengambilan keputusan, dan penyampaian pendapat akhir oleh Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2025. Sesi tanya jawab turut mengisi jalannya rapat sebelum akhirnya ditutup oleh pimpinan rapat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kehadiran Kemenkum Sumsel dalam forum ini adalah bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa setiap proses perancangan peraturan daerah berjalan sesuai dengan asas hukum dan tata perundang-undangan nasional.

“Kami hadir sebagai bentuk pendampingan dan penguatan kualitas legislasi daerah. Kemenkum Sumsel siap bersinergi dalam memastikan setiap Raperda yang dibahas memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Hendrik Pagiling.

Dengan keterlibatan aktif ini, Kemenkum Sumsel menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan regulasi yang responsif, aplikatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Palembang, 6 Agustus 2025 — Dalam rangka mendukung upaya penguatan sistem penegakan hukum Kekayaan Intelektual (KI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penanganan Pelanggaran KI, yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada Rabu (6/8).

Kegiatan ini diikuti oleh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Dari Kanwil Kemenkum Sumsel, rapat diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, beserta jajaran Analis dan Pelaksana serta tim Helpdesk Kekayaan Intelektual.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Direktur Penegakan Hukum, Bapak Arie Ardian Rishadi, yang dalam sambutannya memaparkan data penanganan pelanggaran KI tahun berjalan. Hingga Agustus 2025, Direktorat Penegakan Hukum telah menerima 17 pengaduan pelanggaran merek, 10 pengaduan hak cipta, dan beberapa laporan pelanggaran desain industri.

Secara kumulatif, sejak tahun 2019 hingga 2025, telah tercatat sebanyak 296 kasus pelanggaran KI, dengan rincian 151 kasus dalam proses penanganan, dan 145 kasus telah diselesaikan.

Dalam rapat tersebut, Direktur Penegakan Hukum juga menyampaikan bahwa jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI saat ini terdiri dari 22 orang di tingkat pusat dan 61 orang di wilayah, dengan Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan menjadi Kanwil dengan jumlah PPNS terbanyak, yakni 4 orang. Hal ini menunjukkan peran aktif dan kesiapan wilayah dalam mendukung penegakan hukum di bidang KI.

Lebih lanjut, disampaikan pula sejumlah program dan pengembangan yang telah dilakukan Direktorat, antara lain Pengembangan sistem E-Pengaduan, Aplikasi Penelusuran KI, dan Pelatihan pemblokiran situs pelanggar KI secara digital

Guna memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas di daerah, Direktorat Penegakan Hukum mendorong agar seluruh unit kerja di wilayah Memberikan arahan strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam penanganan pelanggaran KI, Meningkatkan komitmen terhadap upaya pencegahan, mediasi, dan penyidikan kasus KI, dan Melakukan evaluasi atas kebutuhan SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum KI.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan berbagi praktik baik antar wilayah, termasuk tantangan dan strategi dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran KI di masing-masing daerah.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Sumsel dalam forum ini menjadi wujud komitmen dalam mengawal penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah, sekaligus memperkuat upaya perlindungan hukum atas karya dan inovasi masyarakat.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar rapat harmonisasi terhadap dua rancangan peraturan daerah/kepala daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025–2029 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bertempat di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel, Rabu (6/8).

Rapat harmonisasi dipimpin langsung Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling. Ia menjelaskan bahwa Harmonisasi adalah tahap krusial untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Raperda RPJMD Muba ini akan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, sedangkan Raperbup Pedoman Penugasan BUMD akan memperkuat tata kelola BUMD agar lebih efektif dan akuntabel,” ujar Hendrik.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Erdiansyah, memaparkan maksud dan tujuan diajukannya dua rancangan peraturan untuk dilakukan harmonisasi.

Erdiansyah menjelaskan bahwa raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. RPJMD ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Sementara itu, Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dirancang untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam memberikan penugasan kepada BUMD. Aturan ini mencakup tata cara penugasan, mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja BUMD agar dapat menjalankan fungsi pelayanan publik maupun fungsi komersial secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan BUMD di Kabupaten Musi Banyuasin dapat lebih berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta direktur dari berbagai BUMD seperti PERUMDA Tirta Randik, PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda), PT. Petro Muba (Perseroda), dan perangkat daerah terkait.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menggelar rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Palembang, Rabu (6/8), di aula kanwil setempat.

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, Marhaen, yang menjelaskan latar belakang dan urgensi dari ketiga Raperwali yang diajukan untuk proses harmonisasi.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkomitmen mendukung pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Palembang, dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hendrik.

Selanjutnya, tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Sumsel kemudian menyampaikan hasil telaah terhadap substansi, rumusan, dan teknik penyusunan dari ketiga rancangan tersebut. Hasil harmonisasi menunjukkan bahwa secara substansi, seluruh Raperwali telah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun demikian, dari aspek teknis penyusunan, masih ditemukan beberapa bagian yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Salah satu rancangan peraturan dikembalikan kepada pihak pemrakarsa untuk dilakukan kajian ulang karena adanya penambahan substansi baru yang perlu dianalisis lebih mendalam. Pihak pemrakarsa menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti masukan dari tim perancang dengan melakukan perbaikan terhadap draf yang dimaksud sesuai catatan harmonisasi yang telah diberikan.

Kegiatan harmonisasi ditutup dengan penandatanganan berita acara serta serah terima dokumen yang telah diperbaiki. Draf Raperwali dicetak rangkap dua dan diparaf oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan bersama atas hasil harmonisasi yang telah dilakukan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah agar tetap selaras dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.